progresifjaya.co.id, JAKARTA – Rehab total gedung SDN 01, 03, 07 dan SMPN 295 yang baru selesai dibangun dan diserahterimakan disebut gagal konstruksi dan gagal bangunan. Forum Masyarakat Peduli Pembangunan dan Pendidikan (Formapp), Jimmy Pasaribu menyatakan, hal itu didasari beberapa indikator.

Menurutnya, gagal konstruksi dan gagal bangunan ditandai dengan tidak berfungsinya seluruh atau sebagian bangunan yang telah dikerjakan dan diserahterimakan. Dalam hal gedung sekolah tersebut, terdapat kebocoran pada kamar mandi sekolah dan beberapa bagian lain, tembok retak, fasilitas yang tidak selesai seperti tembok pagar yang miring.

“Selain itu, proyek yang dikerjakan pada tahun 2024 tersebut baru selesai dua tahun kemudian yakni pada April 2026. Artinya mengalami keterlambatan yang memiliki konsekuensi hukum sesuai Perpres No 16 Tahun 2018,” jelasnya Kamis 7 Mei 2026.

Jimmy menyebut pihaknya akan membuat kajian gagal konstruksi dan gagal bangunan pada proyek tersebut dengan indikasi nilai kerugian negara yang mencapai puluhan miliar untuk melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

“Kami akan kaji mendalam sesuai dengan ketentuan pada UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur tanggung jawab hukum penyedia jasa, kegagalan bangunan, dan sanksi serta merujuk PP No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2017, Peraturan Menteri PUPR No. 8 Tahun 2021 tentang Penilai Ahli, Kegagalan Bangunan dan Kriteria Gagal Konstruksi di Bangunan,” ujarnya.

Sebagai informasi, rehab total sekokah tersebut menelan anggaran senilai Rp 78,7 miliar ini dimulai pada tanggal 14 Agustus 2024. Pelaksana kegiatan yakni Kerjasama Operasional (KSO) PT Citra Prasasti – PT Cakra Wibowo.

Menurut Jimmy, indikasi gagal konstruksi juga terjadi pada sejumlah rehab sekolah DKI Jakarta periode tahun anggaran 2024-2025 seperti SDN Grogol 05 Pagi Jakarta Barat dengan kerusakan, seperti toilet yang tidak berfungsi dari lantai 1-4, atap dan plafon rusak, serta kebocoran lift yang menyebabkan genangan, meskipun bangunan terlihat megah dari luar.

Kerusakan serupa ditemukan di SDN 04 Kembangan Utara Pagi, SDN Duri Pulau Cikini, dan SMPN 291 Jakarta. Untuk itu Formapp menilai APH seperti Kejaksaan dan KPK harus segera melakukan audit terhadap indikasi kerugian negara tersebut.

Di lokasi sekolah sejumlah wali murid merasa prihatin dan dikhawatirkan tembok tersebut robuh karena kemiringanya sangat ekstra terlebih tembok tersebut  hanya menggunakan pondasi yang lama. (Mus)