Indonesia Police Watch (IPW).

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) menilai Kapolri baru, Jenderal Suyudi Ario Seto bukan sedang melakukan konsolidasi organisasi. Melainkan melakukan regrouping sehaluan yang sangat terlihat sebagai gebrakan gebrakan radikal dalam mutasi pasca-dilantik untuk memimpin korps baju coklat.

Betapa tidak. Cuma berselang satu hari setelah disetujui DPR dan dilantik oleh Presiden Prabowo pada 1 Oktober 2026, lulusan Akpol 1994 ini langsung bergerak cepat melakukan perombakan di pusat internal. Pejabat-pejabat Polri lingkaran mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo langsung digusur, kecuali Komjen Pol Wahyu Hadiningrat mantan astamarena yang kemudian diangkat menjadi Wakapolri.

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan seperti Irwasum, Astamaops, Astamarena, As SDM, Kadiv Propam, Kadiv TIK serta pejabat unsur pelaksana tugas pokok Polri seperti Kabaintelkam, Kabareskrim dan Kabaharkam langsung diganti melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026.

Disamping itu, melalui “tangan besi” nya, Kapolri baru juga merombak posisi personel di tingkat kewilayahan dengan mengganti 19 Kapolda serta merotasi struktur unsur pendukung Polri lainnya seperti Kalemdiklat, Kasespim, Gubernur Akpol. Total ada 88 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) di era Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kena sikat dicopot.

IPW menilai, langkah radikal Jenderal Pol Suyudi Ario Seto itu tak biasa dilakukan oleh seorang insan Bhayangkara yang baru dilantik sebagai Kapolri untuk memimpin Institusi Polri yang cukup besar. Terkecuali karena pengaruh “kekuatan” politik di belakangnya.

Pasalnya, filosofi polisi itu adalah merangkul, akomodatif, persuasif, koordinatif, dan tidak radikal atau frontal. Hal seperti ini sudah dilakukan saat Kapolri baru dijabat oleh Jenderal Pol Idham Azis dan juga Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Demikian juga dengan
Kapolri-Kapolri sebelumnya setelah dilantik untuk memimpin institusi Polri.

Hal ini terjadi karena adanya senioritas dan juga kakak asuh-kakak asuh saat dalam pendidikan akpol. Sehingga, saay melakukan konsolidasi atau perombakan, mereka lebih mengutamakan stabilitas yang harus terjaga di antara sesama korps.

Saat Idham Azis diangkat menjadi Kapolri, dia butuh waktu 7 hari untuk melakukan mutasi tanpa mengisi kursi strategis Kabareskrim yang ditinggalkannya. Barulah pada 6 Desember 2019 melalui surat nomor ST/3229/XII/KEP./2019 kursi Kabareskrim terisi.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto justru berbeda. Baru sehari setelah menjabat dia sudah mengubah banyak simpul. Sebaliknya, Idham Aziz justru membiarkan salah satu jabatan paling strategis Polri kosong lebih dari sebulan.

Sementara itu, ritme pengambilan keputusan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo juga berbeda. Dia membangun legitimasi dulu sebelum merombak struktur. Sebagai Kapolri dengan modal politik yang kuat dari Presiden Jokowi, dia menghadapi persoalan organisasi yang berbeda karena Akpol 1991 dan relatif junior dibanding beberapa jenderal senior saat diangkat. Sehingga dia tidak sekaligus membongkar seluruh lapisan elite lama.

Langkah awal Listyo Sigit adalah bukan melakukan pembersihan besar-besaran. Namun dia membangun narasi kelembagaan yakni Presisi, pelayanan transparan, penegakan hukum berkeadilan, serta polisi tegas tetapi humanis.

Listyo Sigit baru menata elite organisasi dengan melakukan mutasi 18 Februari 2021 dengan menempatkan Komjen Pol Agus Andrianto dari Kabaharkam pada posisi yg lebih strategis menjadi Kabareskrim. Kemudian Komjen Pol Arief Sulistyanto dari Kalemdiklat menjadi Kabaharkam dan Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel dari Kabaintelkam menjadi Kalemdiklat serta Paulus Waterpauw masuk menjadi Kabaintelkam.

Baik mantan Kapolri Idham Azis maupun Listyo Sigit Prabowo sangat berbalik dengan pemikiran radikal atau frontal yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Pergerakannya merombak total secara masif justru sangat rentan menimbulkan gesekan-gesekan di internal Polri.

Pasalnya, anggota-anggota yang disingkirkan akan kecewa dan tujuan mutasi sebagai tour of duty biasa yang outcomenya adalah soliditas Polri akan menjadi pertanyaan pencapaiannya karena lebih menggunakan pendekatan kekuasaan.

Sehari setelah menjabat, Jenderal Pol Suyudi langsung mengeluarkan jurus perombakan total personel di pusat internal dulu. Barulah nanti setelah itu dilakukan konsolidasi program. Hal ini dilakukan agar Kapolri baru bisa mengendalikan institusinya dalam satu komando.

Kapolri Suyudi tidak cuma sudah memindahkan orang di dalam papan catur. Namun juga mengubahnya dengan banyak pemain yang sehaluan untuk menguasai kotak-kotak utama papan tersebut.

Pertanyaan pun kini muncul di masyarakat. Apakah dengan begitu cepatnya melakukan perubahan personel di internal ini adalah memang murni dari Kapolri baru?

Menurut IPW, pemasukan nama-nama itu sebenarnya sudah terjadi sebelumnya ada keputusan dicalonkannya pengganti Kapolri Listyo Sigit. Sebab, kalau dilakukan setelah dilantik, maka Kapolri Suyudi pasti akan butuh waktu. Apalagi kalau dilakukan melalui Wanjakti, pasti akan butuh waktu berhari-hari. Sementara Wanjaktinya adalah gerbong Listyo Sigit. Maka itu sangat mustahil terjadi.

Gebrakan radikal pun akhirnya menjadi keputusan dengan menggusur pusat kekuatan di era Listyo Sigit dari struktur inti. Di mana Komjen Pol Wahyu Widada dari Irwasum Polri menjadi Pati Itwasum untuk penugasan di ATR/BPN. Kemudian Kabareskrim Komjen Pol Syahardiantono menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di KSP.

Demikian pula, Kabaintelkam Komjen Pol Yuda Gustawan yanh dimutasi menjadi Pati Baintelkam untuk penugasan di KSP. Sementara Komjen Pol R.Z. Panca Putra selaku Kalemdiklat mendapat mutasi menjadi Pati Bareskrim untuk penugasan di Kementerian Hukum.

Yang sangat menyakitkan justru dialami oleh rekan seangkatan Kapolri di Akpol 1994. Irjen Pol Pipit Rismanto yang belum tiga bulan menjabat sebagai Kapolda Jabar langsung dicopot dan dimutasi dengan penugasan di Kementerian Hukum. Pencopotan Irjen Pol Pipit Rismato sebagai Kapolda Jabar ini diduga kuat ada kaitan dengan Jawa Barat sebagai lumbung suara terbesar untuk kontestasi politik 2029.

Karena itu, secara sosiologi organisasi, mutasi yang dilakukan tersebut bisa dianggap sebagai degradasi kekuasaan internal tanpa degradasi pangkat. Sekilas, mereka seperti “dibuang”.

“Gerbong Listyo Sigit”, baik itu yang merupakan teman seangkatannya Akpol 1991 atau lainnya pasti sangat merasakan hal yang sama.

IPW juga berpandangan, dengan membuang “gerbong Listyo Sigit”, Kapolri Suyudi langsung memasukkan kelompok dari luar struktur yakni dari BNN dan BIN untuk menempati posisi baru di internal Polri.

Dalam mutasi perdana ini, Brigjen Pol Agus Dwi Hermawan selaku
Pati Bareskrim penugasan BNN dimutasi menjadi Aslog Kapolri. Brigjen Pol Putu Putera Sadana dari Pati Bareskrim penugasan BNN menjadi Wakabareskrim. Ada juga Brigjen Pol Deni Dharmapala dari Pati Bareskrim penugasan BNN menjadi As SDM Kapolri.

Kemudian juga Brigjen Pol Roy Hardi Siahaan, dari Pati Bareskrim penugasan BNN dimutasi menjadi Kapolda Jawa Tengah serta Brigjen Pol Rachmad Iswan Nusi menjadi Wakapolda Jawa Barat.

Sementara dari kelompok luar lainnya, BIN yang ditarik masuk ke institusi Polri adalah Irjen Pol Dedy Kusuma Bakti yang dimutasi menjadi Kabaintelkam. Kemudian Irjen Pol Arman Achdiat menjadi Kapolda Riau dan Irjen Pol Victor Alexander Lateka dimutasi menjadi Wadankorbrimob.

Yang pasti, Kapolri Jenderal Suyudi dengan “gebrakan radikalnya” ini langsung mengubah banyak command nodes. Seperti pengawasan (Irwasum), penyidikan (Bareskrim), intelijen (Baintelkam), keamanan (Baharkam), disiplin internal (Propam), pendidikan (Lemdiklat), dan antiteror (Densus).

Sekaligus juga pergantian 19 komando kewilayahan yang bobot politik-organisasionalnya sangat berbeda jauh dengan era Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang kini masuk lingkaran istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Dudung Abdurachman yang dipercaya menjadi Menkopolkam. (Bembo)