Oleh. Mukhtadi
Pemerhati Masakah Sosial.
muhelharry@ gmail. Com.
PELAJARAN penting, ternyata konstitusi kita baru mengatur pemakzulan dan mengundurkan diri dengan hormat.
Pemecatan dan pengunduran diri secara tidak terhormat belum diatur.
Pemakzulan dan pemecatan serupa tapi tak sama, menurut penulis. Pemakzulan dasarnya adalah proses politik, sedang peemecatan harusnya dasarnya proses hukum.
Perlu dikaji ulang pemakzulan pun setelah proses politiknya selesai ditindak lanjuti proses hukum. Begitu juga pemecatan setelah proses hukumnya selesai harus ditindaklanjuti proses politik. Karena konsekwensinya terhadap hak dan kewajiban.
Pengunduran diri & Mengundurkan diri
Menurut penulis Istilah pengunduran diri digunakan bila yang bersangkutan bermasalah, untuk menghindari proses pemakzulan maka memilih jalan pengunduran diri. Sedangkan mengundurkan diri dipakai bila karena kesehatan dan faktor lain yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, tapi atas kesadaran sendiri. Mengundurkan diri artinya seseorang yang mengundurkan diri bukan karena bermasalah tapi karena pilihan/ kesadaran pribadi.
Artinya, oengunduran diri dan mengundurkan diri konsekwensi hak dan kewajiban perlu diatur oleh Undang-Undang
Inilah celah hujum yang perlu dijawab oleh para hukum tata negara, agar hukum itu benar-benar benar untuk menegakkan keadilan hakiki.
Ini menjadi peer (PR) para pakar hukum tata negara.
Pemakzulan
Berdasarkan ketentuan hukum tata negara di Indonesia (UUD 1945 dan peraturan terkait), terdapat perbedaan mendasar antara skenario Wakil Presiden (Wapres) mengundurkan diri (berhenti dengan yg hormat) dan dimakzulkan/diberhentikan. 1
- Hak Wakil Presiden
- Mengundurkan diri (berhenti dengan hormat):
• Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, Wapres yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh hak pensiun sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.
• Mendapatkan fasilitas negara berupa rumah kediaman, kendaraan dinas, dan pengawalan/ajudan (seperti Paspampres). 1, 2, 3, 4, 5 - Dimakzulkan / Diberhentikan:
• Diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, Wapres dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.
• Secara hukum positif (UU No. 7 Tahun 1978), aturan mengenai hak pensiun dan fasilitas secara eksplisit diberikan bagi yang berhenti dengan hormat. Namun, dalam praktiknya (seperti preseden Gus Dur yang diberhentikan), pandangan hukum seperti yang disampaikan Mahfud MD menyatakan bahwa fasilitas negara seperti ajudan dan rumah sering kali tetap didapatkan, meski secara normatif pemakzulan berada di wilayah abu-abu hukum yang belum diuji secara kaku dalam preseden pemakzulan Wapres. 1, 2, 3, 4, 5
- Kewajiban dan Implikasi Hukum
- Kekosongan Jabatan: Baik pengundurkan diri maupun pemakzulan sama-sama berimplikasi pada terjadinya kekosongan kursi Wakil Presiden. 1
- Pengisian Jabatan: Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berdasarkan usulan dari Presiden sesuai aturan konstitusi. 1
- Proses Hukum dan Politik:
• Pengunduran diri merupakan keputusan pribadi/sukarela yang dapat diajukan tanpa melalui persetujuan DPR, MPR, atau MK.
• Pemakzulan melalui mekanisme konstitusional memerlukan usul dan pendapat DPR, pemeriksaan serta putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembuktian pelanggaran hukum, hingga sidang paripurna MPR untuk memutuskan pemberhentian. 1, 2, 3
Jika Anda ingin mendalami aspek tertentu, silakan beritahu saya: - Apakah Anda ingin tahu lebih detail mengenai tahapan proses pemakzulan di MK dan MPR?
- Atau aturan rinci mengenai komponen gaji pensiun?
Penulis adalah
- Pemerhati Masalah Sosial
- Penemu Sistim Demokrasi Pancasilla Non Partai
- Pendiri Partai Indonesia Bersatu (PIB).
- Pendiri Ukhuwah Islamiyah Indonesia (UII)
- Inisiator Ukhuwah Islsmiyah Dunia / Persatuan Umat Islam seDunia
- Ketum Penbela Prabowo dari Pengaruh Negatif (P3N)
- Dosen
