Hutan Dilepas 1,64 Juta Hektare, Keluarga Bangun Sekolah di Tahun yang Sama: Pengamat Desak Audit Jejak Kebijakan Zulhas

progresifjaya.co.id, JAKARTA — Rekor pelepasan kawasan hutan pada masa Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan 2009—2014 kembali dipersoalkan. Ketika tanda tangannya masih membubuhkan puluhan surat keputusan pelepasan hutan, keluarganya pada 2014 mendirikan Kids Republic School di Jakarta.
Pengamat menilai, kesamaan waktu itu tidak boleh dibaca sebagai kebetulan belaka. Ia harus dijawab dengan audit kebijakan, audit perizinan, dan keterbukaan asal-usul dana.
Data Greenomics Indonesia menunjukkan, selama 2009—2014, kawasan hutan yang dilepas mencapai 1,64 juta hektare untuk izin perkebunan, mayoritas sawit. Greenomics menyebut Zulkifli Hasan memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin perkebunan kepada pelaku bisnis tertentu.
Dalam polemik terbaru, angka itu kembali disebut sebagai pelepasan kawasan hutan terbesar yang pernah dilakukan seorang Menteri Kehutanan.
Pihak Zulkifli Hasan membela diri lewat mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, Hadi Daryanto. Menurut Hadi, pelepasan seluas 1,6 juta hektare itu murni tata ruang, bukan pemberian izin konsesi sawit.
Ia merujuk pada SK Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan SK Nomor 878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau. Menurutnya, SK 673/2014 seluas 1.638.294 hektare diterbitkan sebagai kawasan nonhutan dalam rangka tata ruang provinsi akibat pemekaran kota dan kabupaten.
Namun, bagi pengamat lingkungan, dalih administratif tidak menjawab substansi persoalan.
Kepala Divisi Kajian dan Hukum Lingkungan WALHI, Puspa Dewi, menegaskan persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang pemberian izin di kawasan hutan, terutama pada masa Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan. WALHI mencatat sekitar 1,6 juta hektare dilepas di seluruh Indonesia pada masa tersebut.
“Persoalannya bukan sekadar apakah SK itu bernama tata ruang atau izin sawit. Sekali status hutan dicabut, hutan itu terbuka untuk dieksploitasi. Negara kehilangan benteng hukum terakhirnya,” kata pengamat lingkungan dikutip Selasa, (17/11), mengomentari pola pelepasan tersebut.
Ironi 2014: Hutan Menyusut, Sekolah Keluarga Berdiri
Tahun 2014 menjadi tahun kunci dalam dua narasi yang berseberangan.
Di satu sisi, Zulkifli Hasan menandatangani SK pelepasan kawasan hutan di ujung masa jabatannya. Di sisi lain, pada tahun yang sama, Kids Republic berdiri di tangan Soraya Zulkifli Hasan bersama dua putrinya, Futri Zulya Savitri dan Zita Anjani.
Sekolah itu berada di bawah naungan Yayasan Batin Cahaya Bangsa dan berpusat di Jalan Cipinang Bali 1 Nomor 5A, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur.
Pengamat kebijakan publik menilai, dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, setiap pejabat yang keluarganya mendirikan usaha atau yayasan besar pada masa ia memegang kewenangan strategis wajib membuka diri terhadap pemeriksaan konflik kepentingan.
Guru Besar IPB University bidang Kebijakan Kehutanan, Prof. Dr. Hariadi Kartodihardjo, sebelumnya telah mengingatkan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan. “Nah, ini yang dikhawatirkan banyak pihak adalah ada konflik kepentingan,” ujarnya dalam konteks kebijakan kehutanan.
Senada, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai masuknya figur yang dekat dengan kekuasaan dalam struktur pengelolaan sumber daya berisiko menghasilkan kebijakan yang bias.
“Saya melihat ini bisa memunculkan conflict of interest. Kebijakan yang dihasilkan nantinya justru lebih menguntungkan kelompok tertentu dibandingkan kepentingan masyarakat luas,” katanya.
Komentar itu relevan untuk menguji kasus ini: apakah pelepasan hutan yang masif itu menguntungkan publik, atau justru membuka karpet merah bagi kelompok bisnis tertentu
Pengamat Tuntut Bukan Asumsi, Tetapi Audit
Pengamat menegaskan, berita ini bukan tuduhan korupsi. Tidak ada bukti yang dipublikasikan hingga kini yang membuktikan dana pendirian Kids Republic berasal dari pelepasan hutan. Namun, ketiadaan bukti bukan alasan untuk berhenti bertanya. Justru karena itu, pengamat menuntut tiga audit:
Pertama, audit kebijakan. Siapa penerima manfaat dari 42 SK pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan menjelang akhir jabatan? Apakah mereka pelaku bisnis yang sama yang berulang kali muncul dalam studi Greenomics?
Kedua, audit kekayaan dan yayasan. Dari mana modal awal Yayasan Batin Cahaya Bangsa? Apakah ada lonjakan harta kekayaan keluarga yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi sebagai menteri pada periode tersebut?
Ketiga, audit lingkungan. Berapa banyak dari 1,64 juta hektare yang dilepas itu kini benar-benar menjadi perkebunan, berapa yang menjadi lahan telantar, dan berapa yang berubah menjadi sumber bencana ekologis seperti banjir dan longsor di Sumatra?
“Kalau semua bersih, buka saja datanya. Pejabat yang yakin tidak salah tidak perlu takut pada transparansi,” ujar seorang pengamat kebijakan publik.
Hingga berita ini ditulis, Zulkifli Hasan belum memberikan penjelasan terbuka soal keterkaitan kronologis antara kebijakan pelepasan hutan pada 2014 dan berdirinya sekolah keluarga pada tahun yang sama.
Publik berhak mendapat jawaban, bukan sekadar pembelaan bahwa SK itu soal tata ruang. Sebab, bagi masyarakat yang kehilangan hutan, kehilangan mata pencaharian, dan kini menghadapi banjir, tata ruang yang menghapus status hutan sama saja dengan menghapus masa depan mereka.
Editor: Hendy



