PROGRESIF JAYA

suara kita bersatu

BERITA UTAMA POLITIK

Dalam Politik: Memilih Pengganti Bukan Sekadar Soal Kelayakan, Tapi Soal Siapa yang Aman Bagi Kekuasaan

progresifjaya.co.id, JAKARTA — Dalam politik, pergantian kepemimpinan hampir tidak pernah berjalan murni atas dasar meritokrasi. Di balik wacana tentang kompetensi, integritas, dan rekam jejak, ada pertimbangan lain yang jauh lebih menentukan: siapa yang dianggap aman bagi kepentingan kekuasaan yang sedang berjalan.

Fenomena ini berulang dalam setiap siklus politik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Nama-nama yang muncul ke permukaan bukan selalu mereka yang paling cakap, melainkan mereka yang paling bisa diterima oleh lingkaran kekuasaan. Sosok yang terlalu independen, terlalu kritis, atau terlalu sulit dikendalikan, sering kali tersingkir lebih awal — bukan karena tidak layak, tetapi karena dianggap berisiko.

“Dalam politik, yang dicari bukan hanya orang yang bisa bekerja, tapi orang yang bisa menjaga stabilitas,” ujar seorang pengamat politik yang enggan disebutkan namanya.

“Stabilitas di sini sering kali berarti tidak mengganggu jaringan kepentingan, tidak membongkar kesepakatan lama, dan tidak mengubah arah kebijakan secara drastis.”

Pola ini terlihat jelas dalam proses penunjukan jabatan-jabatan strategis. Calon yang memiliki kedekatan personal, loyalitas teruji, dan rekam jejak yang “tidak menimbulkan masalah” cenderung lebih diutamakan. Sementara itu, figur dengan gagasan pembaruan yang tajam justru dipandang sebagai ancaman, meski gagasannya dibutuhkan publik.

Akibatnya, regenerasi kepemimpinan kerap berjalan di tempat. Wajah-wajah baru bermunculan, tetapi cara berpikir dan pola keberpihakannya tidak jauh berbeda dari pendahulunya. Pergantian terjadi, tetapi sirkulasi kekuasaan tetap berada dalam lingkaran yang sama.

Kondisi ini juga menjelaskan mengapa publik sering merasa kecewa setelah pergantian pemimpin. Harapan akan perubahan besar perlahan memudar ketika pengganti yang terpilih justru meneruskan pola lama. Bukan karena ia tidak mampu, melainkan karena sejak awal ia dipilih justru karena tidak akan mengubah banyak hal.

Di sisi lain, para pemegang kekuasaan memiliki alasan tersendiri. Bagi mereka, memilih pengganti yang “aman” adalah cara untuk menjaga keberlangsungan program, melindungi aliansi politik, dan menghindari gejolak yang bisa mengguncang stabilitas. Dalam logika kekuasaan, risiko politik sering kali lebih ditakuti daripada stagnasi.

Namun, para analis menilai, logika tersebut memiliki harga yang mahal. Ketika kelayakan dikalahkan oleh rasa aman, kualitas demokrasi ikut tergerus. Jabatan publik berubah menjadi alat untuk mengamankan kepentingan kelompok, bukan untuk melayani kepentingan rakyat yang lebih luas.

“Selama kriteria utama adalah aman bagi kekuasaan, bukan aman bagi rakyat, maka kita akan terus mendapatkan pemimpin yang pandai menjaga status quo, tetapi lemah dalam membuat terobosan,” kata pengamat tersebut.

Kini, pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling layak, melainkan sampai kapan politik Indonesia akan terus memilih pengganti berdasarkan rasa aman, bukan berdasarkan keberanian untuk berubah.

Editor: Hendy

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *