Beras ilegal yang disimpan milik PT Multazam Sabang Group itu tidak boleh keluar sampai seluruh proses hukum selesai dilakukan. (Foto: Istimewa)

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Aneh bin ajaib, 250 ton beras yang diduga diimpor dari Thailand bisa masuk ke Indonesia. Padahal produksi beras dalam negeri melimpah. “Bagaimana ini bisa terjadi, tanggung jawab siapa. Kok beras impor bisa membanjiri pasar dan harganya juga murah dibanding dengan beras lokal,” begitu rangkuman komentar masyarakat yang dihimpun media ini, Senin (24/11).

Menteri Pertanian Amran Sulaeman pun berang. Dia akan mengusut tuntas aksi mengimpor beras ilegal itu yang diketahui masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Atas hal tersebut Kementerian Pertanian (Kementan) langsung memerintahkan penyegelan gudang tempat beras itu, setelah menerima laporan mengenai lolosnya impor tersebut, Minggu (23/11).

“Kami terima laporan sekitar jam 2 siang bahwa ada beras masuk di Sabang, 250 ton, tanpa izin dari pusat,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman kepada sejumlah wartawan dengan menyebutkan impor beras tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang melarang karena stok nasional tengah melimpah.

Amran mengaku langsung menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan peredaran beras tersebut. “Berasnya langsung disegel, tidak boleh keluar,” tegasnya seraya berujar diduga pemasukan beras tersebut sudah direncanakan.

Sebab, lanjutnya izin impor dari Thailand telah terbit sebelum rapat koordinasi digelar di Jakarta pada 14 November. “Berarti ini sudah direncanakan,” ujarnya.

Ia menolak dalih bahwa harga beras Thailand-Vietnam yang lebih murah dapat menjadi alasan impor. Menurutnya, Indonesia sendiri telah mengimpor lebih dari 7 juta ton beras dalam dua tahun terakhir dengan nilai gabungan beras-jagung sekitar Rp100 triliun.

Amran menegaskan seluruh pejabat dan aparat harus mematuhi instruksi Presiden. “Stok beras kita cukup, bahkan lebih dari cukup,” katanya, seraya menyebut cadangan beras saat ini mencapai 402 ribu ton untuk kebutuhan tiga bulan.

Ia memastikan Kementan akan menelusuri siapa pihak yang berupaya meloloskan impor tersebut. “Seandainya ada Dirjen meloloskan, hari ini berakhir jabatannya,” tegasnya.

Amran mengatakan, pengungkapan kasus ini penting agar tidak ada lagi pihak yang mencoba melakukan praktik serupa. Ia juga menyebut ada indikasi pemeriksaan serupa tengah dilakukan di Batam, meski belum dapat dipastikan. “Stok beras kita banyak. Nasionalismenya dipertanyakan kalau masih ambil beras dari negara lain,” ujarnya.

Amran memastikan beras ilegal yang disimpan milik PT Multazam Sabang Group itu tidak boleh keluar sampai seluruh proses hukum selesai dilakukan. Tampak, gudang tersebut telah diberi garis polisi, tanda disegel.

Editor: Isa Gautama