Direktur Imparsial, Ardi Manto

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Heboh, mendadak Mabes TNI mengumumkan Kepala Badan Inteljen Strategis (Bais) Letnan Jendral (Letjen) Yudi Abrimantyo menyerahkan jabatannya. Namun tidak dijelaskan secara transparan alasan sesungguhnya. Cuma disebutkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban imbas pengusutan kasus penyiraman air keras kepada aktivis KontraS Andrie Yunus yang dilakukan 4 prajurit TNI di bawah naungan badan inteljen yang dipimpinnya.

“Jadi kami perlu sampaikan di sini, sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kabais,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah saat jumpa pers di Mabes TNI, Jakarta, dikutip Kamis (26/3).

Para wartawan yang menanyakan, alasan penyerahan jabatan tersebut, dicopot atau meyerahkan jabatan, tidak dijawab oleh Kapuspen TNI jenderal bintang dua itu. “Terima kasih,” kata Mayjen Aulia Dwi sambil meninggalkan awak media yang masih penasaran.

Dengan tidak jelasnya keterangan Kapuspen, maka banyak media online menayangkan berita dengan judul Kepala Bais TNI ‘dicopot’ atau diganti maupun menyerahkan jabatan, dengan kata lain mengundurkan diri dengan melepaskan jabatannya. Ada juga media daring menyebut ‘Dicopot Panglima TNI dan lain berbagai penafsiran.

Menanggapi hal itu, Direktur Imparsial, Ardi Manto mengatakan penyerahan jabatan mendadak Kabais tanpa disertai penjelasan resmi yang transparan hanya akan memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. “Apakah pencopotan ini langkah proaktif penyidikan karena adanya indikasi keterlibatan langsung, atau sekadar mutasi administratif akibat kelalaian pengawasan (command responsibility)? Tanpa akuntabilitas publik, langkah ini justru mengaburkan substansi masalah yang sebenarnya,” ujar Ardi dikutip, Kamis (26/3).

Ardi mencurigai adanya pola cuci tangan untuk meredam gejolak publik dengan cara mengganti pimpinan secara cepat. Dia mengkhawatirkan proses hukum nantinya hanya akan berhenti pada pelaku lapangan, sementara struktur komando di atasnya diamankan melalui mutasi jabatan.

“Muncul kesan seolah-olah TNI telah mengambil langkah tegas, padahal ini bisa jadi strategi untuk menyelamatkan aktor intelektual. Jika pola ini yang diambil, maka dalang di balik penyerangan Andrie Yunus tidak akan pernah tersentuh oleh hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ardi mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI kini berada di persimpangan jalan. Langkah-langkah yang terkesan tertutup dan defensif dinilai merusak citra TNI sebagai institusi profesional yang seharusnya tunduk pada supremasi sipil.

Menurutnya, jika kasus ini tidak dibuka secara terang benderang, akan muncul persepsi bahwa institusi militer masih menjadi zona kebal hukum bagi para pejabat elitnya. “Praktik impunitas terhadap pelaku intelektual akan berdampak buruk bagi iklim demokrasi kita. Melibatkan elemen intelijen untuk menyerang pegiat HAM adalah ancaman serius,” tambahnya.

Ardi juga menyoroti dampak sosiologis dari kasus ini. Jika negara tidak menuntaskan kasus ini secara transparan, hal itu akan mengirimkan pesan bahwa kekerasan hal yang ditoleransi. “Ini bisa menimbulkan rasa takut bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi mengawasi jalannya pemerintahan. Publik akan bertanya-tanya, apakah ini memang skenario yang sedang dijalankan oleh negara untuk membungkam kritik,” tanya Ardi.

Editor: Isa Gautama