progresifjaya.co.id, JAKARTA – Benar-benar edan, lebih dari Rp 12 triliun anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) menguap akibat penambahan 6.877 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Padahal target 21.000 titik dapur di seluruh Indonesia telah tercapai.

Lalu siapa yang bertanggung jawab lenyapnya anggaran besar yang dikeluarkan Bada Gizi Nasional (BGN) itu? Tentunya 4 pimpinan badan tersebut, yakni kepala badan dan 3 wakilnya karena kebijakan penataan sejumlah titik SPPG ada di tangan mereka.

Menguapnya dana anggaran untuk 6.877 dapur SPPG itu sudah digelontorkan, dengan asumsi setiap dapur menerima Rp 6 juta per hari. Jadi setiap bulannya dana MBG yang dibayarkan kurang lebih Rp 1 triliun. Dan jika setahun sama dengan Rp12 triliun.

Terbongkarnya perkara korupsi yang dilakukan Kepala BGN Dadan Hindayana bersama 2 wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung terungkap ada jual beli titik dapur MBG tersebut. Sedangkan Nanik S Deyang luput dari jeratan korupsi, malah jabatannya naik, dari wakil menjadi Kepala BGN.

Padahal keempat pimpinan tersebut diduga yang mengeluarkan kebijakan menambah 6.877 titik dapur guna diperjual-belikan. Atas hal itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) menambah satu tersangka lagi, yakni Asep Yusuf Somantri dari pihak swasta. Peran tersangka ke 4 ini adalah mencari dan mengatur mitra SPPG yang diperintahkan Sony Sonjaya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas membenarkan adanya jual beli titik dapur tersebut. “Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” kata Zulhas di kantornya beberapa waktu lalu.

Diungkapkan, jumlah titik dapur yang jauh di atas target ini membuat anggaran belanja program MBG menjadi semakin boros. Sebagai contoh, dari pemberian insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk setiap dapur SPPG, pemerintah mengalami pemborosan dana sekitar Rp 1 triliun per bulan.

“Kalau ada 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, satu bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun, pemborosan. Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan masalah pembengkakan jumlah titik SPPG ini juga terjadi di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Dari target awal sekitar 2.000 titik, kini membengkak jadi 8.617 titik.

“3T itu di data ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik, dan 6.138 titik itu sudah ada SK nya dari BGN,” ujar Zulhas.

Atas dasar inilah pemerintah melalui BGN dan Kementerian/Lembaga terkait akan menata ulang pelaksanaan program MBG agar lebih efisien. Ditargetkan pengaturan ulang program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan rampung dalam satu bulan ke depan.

“Nah ini juga akan jadi masalah, ini yang akan diselesaikan, maka perlu waktu kira-kira satu bulan untuk menata ini kembali,” pungkasnya.

Pengakuan Zulhas itu hanya menyangkut jual beli titik dapur saja. Belum lagi yang lainnya. Makanya Kejagung masih terus mengusut dan mendalami perkara korupsi di BGN tersebut.

Penjelasan awal, tiga pimpinan yang sudah dijadikan tersangka itu menguasai dapur-dapur MBG yang terafiliasi dengan para tersangka itu hingga memperoleh keuntungan lebih Rp 1 miliar setiap harinya. Sungguh fantastis memang, pendapatan mereka yang diperoleh dari kejahatan korupsi itu.

Belum lagi dari dugaan mark up (penggelembungan harga) pengadaan barang dalam program MBG yang ditaksir merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah. Berdasarkan penyidikan Kejagung, pengadaan aset yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional riil di lapangan adalah proyek pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total anggaran lebih Rp 1 triliun.

Kemudian pengadaan sepatu dan kaos kaki sebanyak 32.000 pasang. Juga tablet elektronik lebih dari 31.000 unit. Lalu televisi ukuran 75 inc sebanyak 5.400 unit dan barang-barang lainnya.

Diduga masih banyak duit anggaran MBG yang dikorup pada tingkat bawah, seperti dana operasional harian MBG yang dilakukan mitra SPPG. Ini sudah bisa terlihat dari nilai porsi makanan reguler yang bahan baku makanan (food) resminya Rp 8000 sampai Rp 10.000 per porsi banyak dikurangi. Padahal, pengelola dapur SPPG sudah diberikan biaya operasional untuk gaji tenaga kerja, biaya listrik, gas, kemasan dan distribusi Rp 3000 per porsi dan juga keuntungan rill Rp 2000 per porsi.

Jadi tidak heran banyak pihak yang mengusulkan program unggulan presiden itu dihentikan, karena menjadi tempat ladang korupsi oknum-oknum, baik di dalam BGN sendiri maupun oknum di luar lembaga tersebut. Ini juga yang menjadi tuntutan demo akbar mahasiswa kemarin di Bunderan HI dengan menyerukan hentikan program MBG dan tutup Kopdes Merah Putih. Akankah, Presiden mendengar aspirasi rakyatnya?

Penulis/Editor: Isa Gautama