Eks Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Perdebatan mengenai frekuensi kunjungan luar negeri Presiden pun menjadi bagian dari diskusi publik terkait efektifitas diplomasi Indonesia. Di satu sisi, kunjungan langsung kepala negara dinilai mampu memperkuat hubungan dan membuka peluang kerja sama strategis, sementara di sisi lain muncul pandangan agar diplomasi dapat lebih banyak dijalankan melalui jalur kementerian dan penerimaan tamu negara di dalam negeri.

Pandangan eks Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyarankan agar sebagian besar tugas diplomasi luar negeri dapat lebih banyak dijalankan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurut Dino, pendekatan tersebut dapat membuat agenda diplomasi Indonesia berjalan lebih efektif.

Selain itu, Dino juga mengusulkan agar Presiden Prabowo lebih sering menerima kunjungan para pemimpin dan pejabat negara sahabat di Indonesia dibandingkan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ia mencontohkan pendekatan yang selama ini dilakukan Presiden China, Xi Jinping, yang relatif lebih banyak menerima tamu negara di negaranya sendiri.

“Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujar Dino dalam unggahannya di X, Sabtu, 30 Mei 2026.

Menanggapai pandangan Dino Patti Djalal terkait intensitas kunjungan luar negeri Presiden, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari terlebih dahulu menyampaikan penghargaan terhadap pandangan dan masukan yang disampaikan Dino. Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap perjalanan dinas Presiden ke luar negeri selalu didasarkan pada pertimbangan manfaat strategis yang dapat diperoleh Indonesia.

“Pasti azas manfaat menjadi suatu yang utama bagi Presiden dalam mengambil langkah-langkah, termasuk soal ke luar negeri. Manfaat itu dalam pengertian untuk bangsa dan negara,” ujar Qodari di Kantor Danantara, Minggu, 31 Mei 2026.

Menurutnya, kunjungan Presiden ke berbagai negara membuka peluang kerja sama yang lebih luas dan memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam berbagai bidang. Ia menilai diplomasi tingkat kepala negara memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan bilateral sekaligus mendorong kepentingan nasional.

Sebagai contoh, Qodari menyoroti kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis yang menghasilkan berbagai pembahasan strategis mengenai kerja sama antara kedua negara.

Ia menjelaskan bahwa salah satu agenda penting yang dibicarakan adalah pembentukan France–Indonesia High Level Business Council yang ditargetkan dapat meningkatkan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada tahun 2035.

Tak hanya sektor ekonomi, pembahasan dalam pertemuan tersebut juga mencakup sejumlah bidang lain yang dianggap strategis, termasuk kerja sama pertahanan dan pendidikan.

“Ada banyak aspek kerja sama yang dibahas di sana,” imbuhnya.

Qodari juga menanggapi kritik yang menyebut frekuensi kunjungan luar negeri Presiden berpotensi membebani anggaran negara. Menurutnya, penilaian terhadap perjalanan luar negeri Presiden perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan manfaat dan hasil yang diperoleh Indonesia dari setiap kunjungan tersebut.

Editor: Hendy