progresifjaya.co.id, DEPOK – Wali Kota Depok, Supian Suri mengapresiasi komitmen dan sinergi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok dalam pembahasan hingga disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Apresiasi tersebut disampaikan saat Sidang Paripurna DPRD Kota Depok dengan agenda persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/07/26).

Supian Suri mengatakan, persetujuan raperda ini menjadi bagian penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sekaligus mencerminkan kuatnya kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

“Persetujuan ini bukan sekadar tahapan administratif, tetapi bagian penting dari siklus pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, dokumen pertanggungjawaban APBD tidak hanya menggambarkan capaian fiskal pemerintah daerah, tetapi juga menjadi cerminan efektivitas berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan untuk memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Ia menegaskan, penyusunan laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akurasi data, kepatuhan terhadap regulasi, serta akuntabilitas sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola keuangan daerah.

Lebih lanjut, Supian Suri menjelaskan, setelah memperoleh persetujuan DPRD, Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan segera disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi tersebut mencakup kesesuaian dengan APBD dan perubahan APBD, penjabaran Peraturan Wali Kota, serta laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menghadapi tahun anggaran mendatang, ia mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersiap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketidakpastian ekonomi global, dampak perubahan iklim, transformasi digital, hingga potensi berkurangnya transfer fiskal dari pemerintah pusat.

“Oleh karena itu, kita perlu terus memperkuat kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama agar setiap kebijakan dan anggaran benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Supian Suri juga mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kemitraan antara Pemkot Depok dan DPRD agar pembangunan daerah dapat berjalan semakin optimal.

“Semoga sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat guna mewujudkan Kota Depok yang maju, inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan sebagai bagian dari kontribusi menuju Indonesia Emas 2045,” tutupnya. (Agus Tanjung)