Camat Lamba Leda Utara Ngamuk ke Pejabat BNPB Gegara Jumlah Bantuan untuk Korban Gempa Tak Sesuai Laporan

progresifjaya.co.id, MANGGARAI TIMUR – Seorang Camat Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Agustinus Supratman, viral di media sosial. Ia viral lantaran mengamuk kepada seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait bantuan gempa. Agustinus mempersoalkan distribusi bantuan bagi korban gempa yang menurutnya tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan pejabat tersebut.
Dalam video yang beredar, Agustinus terlihat emosi dan beberapa kali menunjuk ke arah wajah pejabat BNPB yang identitasnya belum diketahui. Ia juga tampak membanting sebuah karung beras berulang kali di hadapan pejabat tersebut. Peristiwa itu terjadi di posko utama Kecamatan Lamba Leda Utara, tepatnya di tenda logistik, pada Jumat (21/8/2026). Video kejadian kemudian ramai beredar di media sosial.
Agustinus membenarkan adanya insiden tersebut. “Benar, kejadian di posko utama Kecamatan, di tenda logistik,” ujar Agustinus.
Dia mengatakan kemarahannya dipicu persoalan jumlah bantuan yang diterima posko. Menurutnya, bantuan tersebut harus dibagi rata kepada 21.171 warga terdampak di 11 desa di Kecamatan Lamba Leda Utara.
Agustinus juga mengaku tersinggung karena bantuan yang disebut telah disalurkan dalam jumlah besar dinilai tidak sesuai dengan kondisi di posko. Sebab, bantuan harus dibagi kepada warga di 11 desa. Jika bantuan hanya disalurkan ke warga terdampak di desa tertentu, desa lain akan protes kepada dirinya. Namun bantuan yang diterima di posko logistik itu ternyata tak sebanyak yang disampaikan pejabat BNPB tersebut.
BNPB kemudian memberikan penjelasan mengenai insiden tersebut. BNPB menyebut kejadian antara Agustinus dan pejabat BNPB di lapangan terjadi akibat kesalahpahaman.
“Kesalahpahaman bisa terjadi di lapangan, apalagi di dalam situasi darurat seperti saat ini,” Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan sekaligus Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Berton SP Pandjaitan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (22/8/2026) yang dilihat progresifjaya.co.id, Senin (24/8).
Berton memaklumi adanya perbedaan pendapat yang terjadi di lapangan. Menurutnya, kondisi tersebut dapat terjadi karena tingginya tekanan psikologis selama proses penanganan bencana. “Kami tahu penanggulangan bencana ini membutuhkan energi, perhatian, dan tekanan yang tinggi secara psikologis maupun tekanan yang lain. Kami tetap menjaga hubungan yang baik dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, pemda, maupun NGO yang bekerja sama dengan kita,” tukas Berto.
Meski demikian, BNPB memastikan insiden tersebut tidak akan mengganggu proses penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak gempa.
Komunikasi dan Koordinasi Belum Berjalan Optimal
Pemkab Manggarai Timur juga buka suara. Sekda Manggarai Timur Winsensius Tala menyebut persoalan tersebut terjadi karena komunikasi dan koordinasi di lapangan belum berjalan optimal.
“Kami ingin menegaskan bahwa situasi tersebut pada dasarnya merupakan persoalan komunikasi dan koordinasi di lapangan yang belum berjalan secara optimal,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai Timur, Winsensius Tala, dalam siaran pers, dikutip Senin (24/8/2026).
Menurut Winsensius, Pemkab Manggarai Timur memahami tekanan yang tinggi dalam situasi tanggap darurat. Setiap unsur bekerja dengan keterbatasan informasi dan dituntut untuk mengambil keputusan yang cepat. Hal itu menyebabkan perbedaan pemahaman sangat mungkin terjadi.
“Yang lebih penting bukanlah memperbesar persoalan, melainkan segera meluruskan komunikasi, memperkuat koordinasi, dan memastikan seluruh pihak kembali berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan dan bantuan terbaik kepada masyarakat yang terdampak,” tegas Winsensius.
Menurut Winsensius, tidak ada kepentingan untuk mempertentangkan satu pihak dengan pihak lain. Camat sebagai unsur pemerintahan di wilayah memiliki tanggung jawab pelayanan kepada masyarakatnya, sementara unsur lain di lapangan juga punya peran dalam penanganan darurat.
Winsensius menegaskan setiap perbedaan yang terjadi hendaknya ditempatkan dalam kerangka koordinasi, bukan konflik personal maupun institusional. Pemkab Manggarai Timur telah mendorong pihak-pihak terkait untuk melakukan komunikasi dan klarifikasi langsung agar persoalan tidak berlarut.
“Ke depan, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat agar seluruh langkah penanganan memiliki pemahaman dan tujuan yang sama,” terang Winsensius.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena turut memberikan tanggapan mengenai insiden tersebut. Ia mengatakan persoalan itu telah diproses lebih lanjut. “Itu sudah diproses lebih lanjut,” katanya di pos utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nagekeo, Sabtu (22/8/2026).
Setelah mendapat video tersebut, Melki bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, langsung menggelar diskusi. Mereka dalam kesempatan itu mendorong agar kejadian serupa tak terulang. “Saya dengan Pak Pratik sudah diskusikan dan langsung kami kontak untuk bisa dicari solusi agar kejadiannya tidak terjadi lagi,” tegas Melki.
Melki menegaskan data bantuan masuk serta yang diberikan kepada korban gempa NTT harus betul-betul terkoneksi dengan BNPB, kecamatan, dan berbagai pos pengungsian. (Red)



