progresifjaya.co.id, PURWAKARTA – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meresmikan pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan atau AI Campus 2 (CGK4) milik BDx Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Proyek senilai sekitar Rp3,5 triliun itu diproyeksikan menjadi salah satu pusat data AI terbesar di Indonesia dengan kapasitas akhir mencapai 640 MW dan enam gedung yang dibangun bertahap. Di tengah optimisme investasi tersebut, perhatian publik justru mengarah pada kebutuhan air proyek yang disebut bisa mencapai puluhan ribu meter kubik per hari saat seluruh fasilitas beroperasi.

Pusat data itu dibangun sekitar lima kilometer dari kawasan Waduk Jatiluhur, salah satu sumber air terpenting di Jawa Barat. Tahap pertama berupa Gedung 1 berkapasitas 120 MW ditargetkan mulai beroperasi pada awal 2027. Untuk menopang operasionalnya, proyek tersebut juga memperoleh alokasi pasokan listrik sebesar 845 MVA dari PLN. Selain kebutuhan energi yang besar, sistem komputasi AI di kompleks itu akan menggunakan teknologi direct-to-chip liquid cooling
yang membutuhkan pasokan air untuk proses pendinginan server.

Angka kebutuhan air itulah yang kini menjadi sorotan. Pada tahap awal operasional, kebutuhan air diperkirakan mencapai sekitar 6.000 meter kubik per hari. Ketika seluruh kompleks beroperasi penuh, kebutuhan tersebut disebut dapat meningkat menjadi sekitar 33.000 hingga 36.000 meter kubik per hari. Jumlah itu kemudian memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap pasokan air masyarakat dan sektor pertanian yang selama ini bergantung pada sistem air dari kawasan Jatiluhur.

Sorotan terhadap proyek tersebut tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga DPRD Jawa Barat. Legislator daerah mempertanyakan bagaimana kebutuhan air sebesar itu akan dipenuhi tanpa mengganggu kebutuhan publik. Kekhawatiran muncul karena Waduk Jatiluhur selama ini tidak hanya memasok air baku untuk wilayah perkotaan, tetapi juga menjadi sumber irigasi yang menopang ribuan hektare lahan pertanian di Jawa Barat. Isu ini berkembang seiring besarnya kebutuhan pendinginan untuk pusat data AI berkapasitas tinggi.

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan air yang digunakan proyek tidak diambil langsung dari Waduk Jatiluhur. Menurut penjelasan pemerintah provinsi, perusahaan akan memperoleh air melalui PDAM sebagai pelanggan komersial. Namun Dedi tetap meminta agar penggunaan air proyek diawasi secara ketat agar tidak mengurangi jatah masyarakat maupun sektor pertanian. Ia juga meminta seluruh proses pemanfaatan sumber daya air dilakukan secara terbuka dan dapat dipantau publik.

Di tengah peresmian proyek, Dedi juga mendorong agar dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dibuka kepada masyarakat. Permintaan itu muncul setelah kebutuhan air proyek menjadi pembahasan luas dan mendapat perhatian DPRD Jawa Barat. Menurutnya, publik berhak mengetahui dampak lingkungan dari pusat data berskala besar yang akan beroperasi di kawasan Jatiluhur. Transparansi AMDAL dinilai penting untuk memastikan kebutuhan investasi tidak berbenturan dengan kepentingan warga dan keberlanjutan lingkungan.

Polemik ini menarik karena muncul bersamaan dengan peresmian proyek yang baru saja dilakukan. Di satu sisi, pemerintah daerah menyambut investasi teknologi bernilai triliunan rupiah yang diharapkan memperkuat posisi Jawa Barat dalam industri digital dan AI. Di sisi lain, kebutuhan air yang sangat besar membuat pertanyaan mengenai daya dukung lingkungan, distribusi air, dan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar belum sepenuhnya terjawab. Perdebatan tersebut kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pusat data AI di Jatiluhur.

Bagi investor, proyek ini merupakan langkah menuju pengembangan infrastruktur AI berskala besar di Indonesia. Namun bagi masyarakat, angka kebutuhan air hingga 36 ribu meter kubik per hari menjadi data yang sulit diabaikan. Karena itu, perhatian publik saat ini tidak hanya tertuju pada teknologi yang akan dibangun, melainkan juga pada bagaimana air, energi, dan lingkungan di kawasan Jatiluhur akan dikelola ketika pusat data tersebut mulai beroperasi penuh. (Red)