progresifjaya.co.id, JAKARTA – Beredar video lawas di jejaring media sosial, Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik S. Deyang secara blak-blakan mengakui semua partai politik memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang mengelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, Polri dan TNI pun turut mengelola dapur MBG.

Pernyataan Nanik, ketika itu masih menjabat Wakil Kepala BGN, disampaikan saat berbicara di program ‘Semangat Awal Tahun by IDN Times’di IDN HQ, Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Januari 2026, lalu.

Saat itu, menurut Nanik, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk membantu pemerintah dan mendistribusikan MBG ke wilayahnya masing-masing. “Siapa pun juga (yang mau bantu program MBG), silakan. Asal dapurnya benar. Asal ketika membangun dapur ya dapur yang benar. Jangan malah (SPPG) punya tokoh tertentu, tetapi malah makanan yang diproduksi menyebabkan keracunan,” ujar Nanik

“Justru kalau pemilik dapurnya seorang tokoh, maka kualitas dapurnya harus bagus dan dijaga dong,” imbuhnya.

Di forum itu, Nanik turut membenarkan putri dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan yang bernama Yasika Aulia memang mengelola 41 dapur MBG. Dia mengetahui informasi itu dengan menanyakan langsung kepada ayah Yasika, Yasir Machmud. “Kalau itu kan sudah saya konfirmasi. Kalau itu sudah saya tanyakan langsung (ke Yasir Machmud) dan benar. Itu sudah saya jawab pertanyaan media,” kata dia.

Dia mengaku tidak memiliki catatan berapa banyak dapur MBG yang dikelola oleh masing-masing partai politik. Namun, dia tahu setiap parpol mempunyai dapur MBG. “Kalau catatan (berapa banyak dapur MBG dikelola parpol), kami tidak punya. Semua partai betul memang punya dapur (MBG). Karena ketika turun ke daerah saya biasanya tanya, ‘Pak Bupati, siapa Pak yang (punya dapur) ini?’ Saya tanya korwil,” kata dia.

Temuan parpol memiliki dapur MBG diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) belum lama ini. Berdasarkan penelitian mereka dalam rangka evaluasi satu tahun program MBG, ditemukan 27 yayasan terafiliasi dengan parpol, 18 yayasan terkait pebisnis, 12 yayasan terkait dengan birokrasi pemerintah, dan 9 yayasan terkait kelompok relawan atau organisasi pendukung pemilihan presiden.

Selain itu, ICW juga menemukan tujuh yayasan terafiliasi dengan orang dekat pejabat, enam dengan militer, empat dengan mantan penyelenggara negara, tiga yayasan memiliki pengurus atau pendiri yang pernah tersangkut kasus korupsi, serta dua yayasan terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan.

Peneliti ICW, Yassar Aulia, mengatakan, data itu berdasarkan pemantauan terhadap mitra penyelenggara MBG yang dilakukan secara acak pada periode Oktober hingga November 2025. Temuan tersebut, kata Yassar, menguatkan dugaan bahwa MBG sarat praktik politik patronase dan konflik kepentingan struktural.

“Banyak individu di balik yayasan tersebut pada akhirnya mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terhubung dengan partai politik, tim pemenangan pemilu, militer, bahkan anggota legislatif,” ujar Yassar di Jakarta Selatan pada 8 Januari 2026, lalu.

Wara-wiri video Nanik di platform treads mendapat reaksi warganet, berikut beberapa komentar dalam unggahan itu:

“Oohh, jadi gara-gara semua partai ngelola SPPG, jadi ini buat kepentingan partai nih, bukan kepentingan rakyat kayak janji manis Wowo pas pilpres kemarin?? Ckp tw aja ya, bu, awokwkwk. Baru dilantik udah blunder”.

“Berarti boleh ya berasumsi ini proyek balikin modal kampanye berkedok gizi? ini proyek KKN besar”.

“Pantesan anak2 keracunan nggak ada yang peduli. ternyata emang nggak niat memperbaiki. mana udah motong anggaran pendidikan”.

“Lama² ini Bukan hanya asumsi. Tapi udah pasti”.

“ALASANNYA NGGA MASUK AKAL. Lebih mementingkan urusan keuntungan kelompok daripada Kepentingan RAKYAT. Tai juga ini si Nanik. Korupsi jilid II kalo gini caranya”.