HMI Cabang Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan pada aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Pandeglang, Senin (15/6/2026). (Ist)

progresifjaya.co.id PANDEGLANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Pandeglang Senin (15/6/2026).

Aksi tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat serta sebagai upaya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Pandeglang mengangkat empat isu utama, yaitu kenaikan harga BBM, pengangkatan pejabat yang berstatus tersangka menjadi Staf Ahli Bupati Pandeglang, polemik kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang, serta evaluasi terhadap realisasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.

Ketua Umum HMI Cabang Pandeglang, Moh. Ilham menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal kebijakan publik yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral HMI sebagai organisasi perjuangan dan kontrol sosial. Kami melihat ada sejumlah kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Kenaikan BBM, polemik pengangkatan pejabat berstatus tersangka menjadi Staf Ahli Bupati, kenaikan tunjangan DPRD, serta realisasi visi dan misi kepala daerah harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. HMI akan terus berada di garis depan dalam mengawal kepentingan rakyat dan memastikan setiap kebijakan berjalan sesuai prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas,” tegas Moh. Ilham.

Menurut Ilham, kenaikan harga BBM berpotensi memberikan dampak berantai terhadap kehidupan masyarakat. Naiknya biaya transportasi akan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya produksi, serta distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya semakin membebani masyarakat kecil, khususnya petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, HMI juga menyoroti pengangkatan pejabat yang masih berstatus tersangka menjadi Staf Ahli Bupati. Kebijakan tersebut dinilai telah menimbulkan pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas, etika pemerintahan, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

HMI Cabang Pandeglang menilai bahwa jabatan publik harus diisi oleh figur yang memiliki integritas dan mampu menjaga marwah pemerintahan. Oleh karena itu, polemik tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Di sisi lain, HMI juga menyoroti polemik kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang yang dinilai kurang tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Menurut dia, DPRD seharusnya lebih fokus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kinerja pengawasan, legislasi, serta penganggaran yang berpihak kepada rakyat.

HMI juga mendesak adanya keterbukaan terkait capaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Sebagai kontrak politik yang telah disampaikan kepada masyarakat saat pemilihan kepala daerah, visi dan misi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan melalui program-program nyata yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, Koordinator Aksi HMI Cabang Pandeglang, Syahri Fauzan R, menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan upaya menyampaikan aspirasi masyarakat secara konstitusional dan damai.

“Kami hadir membawa suara masyarakat yang menginginkan pemerintahan yang lebih berpihak kepada rakyat. Aksi ini bukan sekadar menyampaikan kritik, tetapi menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang, dan DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang untuk memberikan penjelasan yang terbuka dan bertanggung jawab atas berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik saat ini,” ujar Syahri Fauzan R.

Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

“Kami tidak datang untuk mencari sensasi ataupun menciptakan kegaduhan. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Ketika masyarakat kesulitan menghadapi kenaikan harga kebutuhan hidup, ketika muncul kebijakan yang menimbulkan kontroversi, dan ketika janji-janji politik belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara dan melakukan pengawasan,” tambahnya.

Melalui aksi tersebut, HMI Cabang Pandeglang menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya menolak kebijakan kenaikan BBM yang memberatkan masyarakat, menolak kenaikan tunjangan DPRD Kabupaten Pandeglang, mendesak peninjauan kembali pengangkatan pejabat berstatus tersangka sebagai Staf Ahli Bupati, meminta DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang memberikan sikap resmi atas polemik tersebut, serta mendesak Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyampaikan secara terbuka capaian visi dan misi kepala daerah kepada masyarakat.

HMI Cabang Pandeglang menegaskan bahwa kritik dan pengawasan yang dilakukan merupakan bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Kabupaten Pandeglang yang lebih baik.

“Mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat dan menjadi garda terdepan dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya dalam tuntutannya.

Editor: Asep Sofyan Afandi