progresifjaya.co.id, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengunjungi lingkungan RW 05 Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Senin (15/6/2026).

Wilayah RW 05, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat ,menjadi salah satu lokasi penerima program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah Jakarta Barat.

Kunjungan dilakukan guna memastkan bantuan pemerintah pusat benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, pemerintah berkomitmen memastikan pelaksanaan program BSPS tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.

Ia menyebut, total alokasi program BSPS untuk wilayah DKI Jakarta, pada tahun 2026 mencapai 5.300 unit. Jumlah alokasi bantuan tersebut naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang tidak mencapai 200 unit rumah.

“Tahun lalu alokasi bantuan tidak sampai 200 rumah. Tahun ini kita naikkan menjadi 5.300 rumah. Sebanyak 1.350 rumah untuk Jakarta Barat, 1000 rumah Jakarta Timur, 1000 rumah Jakarta Utara, 1000 rumah Jakarta Selatan dan 300 rumah di Kepulauan Seribu,” ujarnya.

Meski begitu, dirinya mengakui masih ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, terutama terkait alas hak atau status kepemilikan yang menjadi lokasi rumah penerima bantuan. Pemerintah akan berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta serta sejumlah instansi terkait agar program ini dapat berjalan tanpa hambatan.

“Ada persoalan alas hak yang sedang kita diskusikan. Banyak warga Jakarta yang sudah puluhan tahun tinggal di lokasi. Ini menjadi perhatian serius dan akan kami bicarakan bersama gubernur DKI, BPK, BPKP serta aparat penegak hukum agar niat baik Presiden Prabowo untuk membantu masyarakat tidak terganggu oleh persoalan administrasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan, bahwa penentuan penerima manfaat dilakukan berdasarkan data resmi pemerintah dan hasil verifikasi lapangan yang ketat.

Sebanyak 262 ribu unit berada di Jakarta Barat, menjadikannya wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak di ibu kota.

Dijelaskan Amalia, dari sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni yang terdata di DKI Jakarta, sebanyak 262 ribu unit berada di Jakarta Barat, menjadikannya wilayah dengan jumlah RTLH terbanyak di ibu kota.

“Dari data yang kami miliki, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di DKI Jakarta. Sebanyak 262 ribu unit berada di Jakarta Barat, kemudian sekitar 178 ribu unit di Jakarta Timur dan sekitar 175 ribu unit di Jakarta Utara,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori kesejahteraan desil 1 hingga desil 4 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Karena itu, program ini benar-benar ditujukan kepada warga yang paling membutuhkan. Seluruh penerima telah melalui proses pengecekan dan verifikasi,” ujarnya.

Selain menggunakan data sosial ekonomi, BPS juga memanfaatkan teknologi citra satelit untuk mengidentifikasi kawasan permukiman padat dengan kondisi bangunan tidak teratur yang membutuhkan penanganan prioritas.

“Dengan teknologi citra satelit, kami dapat mengidentifikasi kawasan-kawasan yang memiliki kepadatan tinggi dan kondisi lingkungan yang memerlukan perhatian khusus dalam program peningkatan kualitas permukiman,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tirto Karnavian menyampaikan apresiasi terhadap langkah pemerintah yang siginifikan dalam meningkatkan jumlah bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat.

Menurutnya, peningkatan jumlah alokasi rumah dari ratusan menjadi ribuan rumah menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup warga.

“Ini merupakan terobosan yang luar biasa. Dari sebelumnya sekitar 200 unit menjadi 5.300 unit tahun ini. Pemerintah hadir langsung melihat kondisi masyarakat dan mendengar kebutuhan mereka. Banyak warga yang sudah puluhan bahkan puluhan tahun tinggal di rumah yang belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan,” ujarnya.

Ia menilai program tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang tinggal di hunian tidak layak dan membutuhkan dukungan pemerintah.

“Kalau ada kebutuhan masyarakat yang bisa kita bantu dan menjadi kewajiban negara untuk hadir, maka harus kita penuhi semaksimal mungkin. Program ini menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat,” tandasnya.

Hadir dalam peninjauan Menteri PKP dan Menteri Dalam Negeri, Asisten Pembangunan Pemprov DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Rani Mauliani, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto, Kepala Balai P3KP Jawa I Elias Wijaya Panggabean, serta perwakilan Real Estate Indonesia (REI).

Sumber: Sudis Kominfotik Jakbar

Penulis: Arsond

Editor: Benz