Ketua Umum Asosiasi Dapur MBG Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Indonesia, Onesimus Djong, SH., MH.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Asosiasi Pengelola Dapur MBG 3T Indonesia meminta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan dapur MBG di wilayah aglomerasi atau perkotaan, serta memprioritaskan pengoperasian dan pengembangan dapur MBG di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) serta daerah-daerah terpencil yang secara nyata lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah

Demikian disampaikan Ketua Umum Asosiasi Dapur MBG Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) Indonesia, Onesimus Djong, SH., MH., Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi progresifjaya.co.id, Selasa (23/6).

Menurut pandangan kami, kata Onesimus Djong, tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis adalah menjawab persoalan ketimpangan gizi dan akses pangan yang masih dialami oleh anak-anak di wilayah terpencil.

“Di banyak daerah perkotaan, sebagian besar peserta didik masih memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap makanan dan kebutuhan gizi dibandingkan anak-anak yang berada di wilayah 3T. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran negara benar-benar diprioritaskan kepada kelompok yang paling membutuhkan,” ujarnya.

Asosiasi Pengelola Dapur MBG 3T Indonesia melihat bahwa anak-anak di wilayah 3T masih menghadapi berbagai keterbatasan. Banyak yang harus menempuh perjalanan jauh menuju sekolah, berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang sulit, serta memiliki akses yang terbatas terhadap makanan bergizi.

“Program MBG di wilayah tersebut bukan hanya soal memberi makan, tetapi juga merupakan investasi negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mencegah stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menciptakan kesempatan yang setara dengan anak-anak di perkotaan,” ia menjelaskan.

Selanjutnya, ia juga mencermati bahwa berbagai persoalan yang mencuat dan menjadi perhatian publik, termasuk dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan pimpinan BGN, terjadi dalam pelaksanaan program pada wilayah aglomerasi.

“Hal ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola program dan memastikan bahwa pelaksanaan MBG kembali kepada tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat yang paling membutuhkan,” katanya lagi..

Sebagai pelaku dan pengelola dapur di wilayah 3T, kata Onesimus Djong, kami menegaskan bahwa dukungan kami terhadap Program Makan Bergizi Gratis tidak pernah berubah. Kami tetap percaya bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menyiapkan generasi masa depan Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Ia memahami betul arti penting program ini karena banyak di antara kami yang pernah merasakan kerasnya kehidupan di daerah terpencil. Kami pernah berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki dalam jarak yang jauh, bahkan tidak jarang dengan perut kosong karena keterbatasan ekonomi keluarga. Pengalaman tersebut membuat kami memahami bahwa satu porsi makanan bergizi dapat menjadi harapan besar bagi seorang anak untuk belajar dengan baik dan meraih masa depan yang lebih baik.

“Oleh karena itu, kami meminta BGN untuk lebih memfokuskan sumber daya, anggaran, dan operasional Program MBG ke wilayah 3T dan daerah terpencil. Di sanalah program ini akan memberikan dampak yang paling nyata dan paling dirasakan oleh anak-anak Indonesia yang membutuhkan perhatian negara,” pungkasnya.

Penulis: Arfandi Tanjung