progresifjaya.co.id, CILACAP – Benar-benar edan, ditemukan 100 titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ini menambah panjang daftar titik dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi proyek bancakan korupsi yang merugikan keuangan negara.

Bisa dibayangkan, berapa triliun rupiah anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang menguap tanpa jelas juntrungannya. Coba saja dihitung, jika tiap titik dapur SPPG dapat Rp 6 juta perhari, berarti jumlahnya Rp 18 triliun per bulan. Jika dikalikan setahun atau 12 bulan sama dengan Rp 216 triliun yang menguap masuk ke kantong pemilik dapur MBG fiktif tersebut.

Namun belum diketahui, dapur fiktif itu sudah menerima insentif atau alokasi dana Rp 6 juta per hari, atau belum menerima dana alokasi tersebut. Tampaknya, masih dalam investigasi pejabat yang berwenang. Yang jelas, potensi kerugian negara yang begitu besar bisa habis dikorupsi untuk pembentukan dapur SPPG saja.

Temuan mengejutkan 100 titik dapur SPPG fiktif ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya saat pihaknya melakukan pendataan titik dapur MBG di wilayahnya.

“Dari hasil pendataan lebih dari 300 titik, tercatat sekitar 100 titik diduga fiktif karena tidak ditemukan bangunan maupun aktivitas yang mendukung operasional SPPG,” ujar Ammy kepada wartawan, Selasa (23/6).

Ammy mengatakan temuan tersebut terungkap setelah dilakukan pengecekan lapangan oleh Kepala SPPG yang ditunjuk BGN dari pusat. Hasilnya, sejumlah titik yang terdaftar justru berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fasilitas pelayanan.

Lebih gila lagi, 100 titik dapur MBG fiktif yang didatangi, lokasinya ada di areal pemakaman atau kuburan, di dalam hutan dan juga ada yang di areal persawahan. Umumnya bangunan itu berdiri dan tidak layak sebagai dapur sesuai ketentuan BGN. Lagi pula dapur SPPG itu memang tidak pernah melakukan operasional melakukan kegiatan MBG.

Menurut bupati perempuan itu, temuan tersebut memperkuat dugaan adanya praktik jual beli titik maupun pendaftaran titik fiktif dalam program SPPG. Persoalan itu kini menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan pihak terkait.

“Nah, jadi bahwa isu jual-beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ini yang harus kita benahi,” ujarnya.

Ammy menjelaskan, sejumlah titik yang terdaftar bahkan masih diperjualbelikan kepada pihak lain. Kondisi itu menunjukkan bahwa sebagian titik belum memiliki kesiapan infrastruktur maupun legalitas yang jelas.

“Jadi ada titiknya, tapi masih ditawar-tawarkan, ada yang mau beli atau tidak,” ungkapnya.

Ia menambahkan, mayoritas titik yang menjadi temuan tersebut diketahui terdaftar atas nama yayasan yang membawa nama Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya. “Yes, rata-rata yayasan membawa nama Sony,” ujarnya.

Sebagai tindak lanjut, hasil rapat terakhir bersama tim investigasi yang dikirim Kepala BGN, melalui jajaran pusat, memutuskan untuk menghentikan sementara pembukaan titik SPPG baru di Cilacap.

“Kemarin hasil rapat terakhir dengan tim investigasi yang dikirim Bu Naniek waktu mereka ke Cilacap, untuk sementara portal pendaftaran pembukaan titik SPPG ditutup. Kemudian untuk 100 titik fiktif yang sudah teridentifikasi dihapus terlebih dahulu, baru kemudian kita akan lanjutkan lagi program. Tapi kembali ke kebijakan pusat,” jelas Ammy.

Meski menemukan berbagai persoalan dalam pendataan titik SPPG, Ammy menegaskan dirinya tetap mendukung penuh program prioritas Presiden yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat. “Saya mendukung program prioritas Presiden,” tegasnya.

Penulis/Editor: Isa Gautama