progresifjaya.co.id, INDRAMAYU  – Suasana ruang sidang Pengadilan Negeri Indramayu mendadak sunyi. Tak hanya para pihak yang mengikuti jalannya persidangan, pengunjung yang memenuhi ruang sidang pun larut menyimak setiap kalimat yang keluar dari mulut Ketua Majelis Hakim, Wimmi D. Simamarta, Rabu (8/7/2026).

Sebelum menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Ririn Rifanto dalam perkara pembunuhan berencana satu keluarga di Paoman, majelis hakim terlebih dahulu membacakan pertimbangan hukum yang bukan sekadar mengurai unsur-unsur pidana. Di dalamnya, terselip pesan tentang bagaimana hukum seharusnya berdiri di antara rasa iba, hak korban, hak terdakwa, dan pencarian kebenaran.

Majelis hakim mengawali pertimbangannya dengan mengakui bahwa ketidaktahuan, kenaifan, kepolosan, bahkan rasa takut akibat adanya daya paksa merupakan keadaan yang dapat dipertimbangkan dalam suatu perkara pidana.

Namun, menurut majelis, semua alasan itu tidak dapat diterima begitu saja.

“Semua harus dibuktikan, sebab hukum tidak mengadili seseorang berdasarkan cerita yang paling menyentuh hati, melainkan berdasarkan fakta yang meyakinkan dan hakiki,” ujar hakim.

Kalimat itu menjadi landasan utama seluruh pertimbangan yang kemudian dibacakan. Bagi majelis, persidangan bukanlah tempat untuk memenangkan kisah yang paling mengundang belas kasihan, melainkan ruang untuk menguji setiap dalil dengan alat bukti yang sah.

Majelis kemudian mengingatkan bahwa setiap nyawa manusia memiliki martabat yang sama. Oleh karena itu, keadilan tidak boleh berhenti pada rasa iba kepada satu orang, sementara hak para korban yang telah kehilangan kehidupan justru diabaikan.

“Air mata seorang terdakwa tidak boleh menghapus nilai kehidupan para korban,” ucap hakim dengan tegas.

Namun, majelis tidak berhenti sampai di situ. Dalam kalimat berikutnya, hakim juga mengingatkan bahwa penderitaan para korban tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak terdakwa memperoleh peradilan yang adil.

“Sebagaimana penderitaan para korban juga tidak boleh membuat pengabaian hak terdakwa untuk diadili secara adil.”

Bagi majelis hakim, keadilan hanya dapat lahir ketika hukum mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan penghormatan terhadap hak-hak terdakwa.

Pertimbangan itu kemudian berlanjut pada prinsip bagaimana hukum seharusnya dijalankan.

“Hukum sudah sepatutnya memutus tanpa rasa takut dan tanpa rasa benci.”

Hakim mengakui bahwa belas kasihan merupakan sifat yang mulia. Akan tetapi, belas kasihan yang mengabaikan fakta justru akan melukai keadilan. Sebaliknya, ketegasan yang dibangun di atas pembuktian yang jujur merupakan bentuk penghormatan terhadap hukum sekaligus kemanusiaan.

Pesan itu mencapai puncaknya ketika majelis hakim menyampaikan kalimat yang menjadi inti seluruh pertimbangan.

“Pada akhirnya, hukum tidak boleh terkikis oleh alasan yang tidak terbukti dan keadilan tidak boleh dikalahkan oleh narasi yang menyentuh hati tetapi tidak didukung oleh alat bukti.”

Kalimat tersebut menjadi penegasan bahwa simpati, emosi, maupun cerita yang menggugah perasaan tidak pernah dapat menggantikan kedudukan alat bukti di dalam proses peradilan.

Majelis kemudian menutup bagian reflektif pertimbangannya dengan menegaskan bahwa putusan yang adil adalah putusan yang lahir dari keberanian menempatkan kebenaran di atas segala kepentingan.

Dengan cara itulah, menurut hakim, masyarakat akan tetap percaya bahwa setiap nyawa bernilai, setiap hak didengar, dan setiap orang dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya.

Setelah menguraikan prinsip-prinsip tersebut, majelis hakim beralih pada karakter tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Majelis menilai pembunuhan berencana merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), termasuk kejahatan paling serius (graviora delicta). Dalam perkara ini, perbuatan tersebut dinilai semakin berat karena dilakukan terhadap seorang anak, sehingga termasuk perbuatan yang sangat tercela (super mala per se).

Selain merenggut nyawa korban, kejahatan itu dinilai dikutuk masyarakat, menimbulkan dampak viktimisasi yang luas, mengganggu ketertiban sosial, bahkan menyentuh aspek ketahanan nasional.

Atas seluruh fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang dinilai sah, serta pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menyatakan berkeyakinan bahwa pidana mati merupakan hukuman yang paling adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa Ririn Rifanto.

Di akhir persidangan, bukan hanya amar putusan yang tertinggal dalam ingatan. Pertimbangan yang dibacakan majelis hakim juga menjadi pengingat bahwa hukum tidak dibangun di atas rasa iba semata. Dalam setiap putusan, hakim menegaskan, kebenaran harus dibuktikan, keadilan harus dijaga, dan tidak boleh dikalahkan oleh narasi yang menyentuh hati, tetapi tidak didukung oleh alat bukti.

Penulis/Editor: Eka