Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyebut arah penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semakin jelas setelah DPR dan pemerintah memfinalisasi hasil sejumlah rapat koordinasi terkait persoalan tersebut.

“Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu. PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” terang Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026.

Rapat finalisasi ini dipimpin oleh Sufmi Dasco bersama Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. Dari pemerintah hadir Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, serta perwakilan dari kementerian terkait.

Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini dalam pandangannya menyampaikan bahwa jumlah PPPK guru saat ini mencapai 955.245 orang. Sementara PPPK paruh waktu yang berprofesi sebagai guru sebanyak 231.246 orang. Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi.

“PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027,” kata Rini.

Guru berstatus PPPK, lanjutnya, juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS yang pendaftarannya diperkirakan dimulai pada awal 2027.

Sedangkan Menteri Keuangan, Purbaya menyampaikan bahwa skema tersebut sudah melalui simulasi anggaran dan dinilai bisa dijalankan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Defisit pada 2027 juga tetap diproyeksikan sekitar 2,4%. (Bembo)