progresifjaya.co.id, JAKARTA – Untuk apa ada Kementerian Komunikasi dan Digital kalau kerjaannya bukan memberantas penyakit digital yang sebenarnya? Hari ini rakyat buka handphone tapi yang muncul tetap sama, iklan judi online berseliweran di Instagram, Facebook, Google, aplikasi foto dan lain-lain, bahkan menyusup ke game anak-anak.

Link judol masih aktif. Situs film porno masih gampang diakses. Grup Telegram judol dan porno masih hidup ribuan member. Itu yang merusak generasi, merusak keluarga, bikin orang miskin makin miskin karena kecanduan slot.

Tapi apa yang diberantas Komdigi? Suara rakyat. Akun yang kritik pemerintah tiba-tiba hilang. Postingan sedang ramai di minggu ini tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penyanyi Andien, Tasya Farasya dan penceramah kondang Ustadz Adi Hidayat diduga terkena shadowban gegara nge-posting isu karhutla di media sosial.

Andien mengaku di IG kena shadowban setelah repost karhutla terus-menerus. “Kayaknya kena shadow ban di IG karena repost2 karhutla tiada henti. Mau promoin video klip baru tapi viewersnya drop,” ujarnya dilansir dari genvoice.id.

Ustadz Adi Hidayat (UAH) malah lebih parah. Dia bilang akunnya sempat ke-banned sementara dua kali dalam sehari. “Qadarallah… akun perjuangan kita terkena banned sementara karena membahas isu karhutla. Kemarin 2x terbanned dalam kurun waktu subuh dan ashar,” ucapnya dilansir genvoice.id.

Tasya Farasya mengaku views Story IG-nya anjlok dari biasanya 1 juta jadi cuma 85 ribu setelah bahas karhutla. Begitu pun dengan Jerome Polin, Bupati Siak Afni Zulkifli videonya tanam pohon di bekas karhutla sempat dihapus TikTok setelah 5 juta views.

Jurnalis warga di-banned. Giliran kritik dibungkam cepat sekali. Giliran judol dan porno alasannya klasik, sedang dalam proses, teknologinya canggih, server di luar negeri. Alasan yang itu-itu saja dari tahun ke tahun. Ini pembalikan logika.

Tugas Komdigi itu menjaga ruang digital dari kejahatan, bukan menjaga kekuasaan dari kritik. Judol itu kejahatan. Pornografi yang merajalela tanpa filter itu kejahatan. Tapi suara rakyat yang protes karena haknya dirampas itu bukan kejahatan, itu demokrasi.

Kalau Komdigi lebih takut sama meme dan kritik daripada sama bandar judol dan mafia porno, maka yang bermasalah bukan rakyatnya, tapi kompas moral kementeriannya sendiri. Rakyat tidak butuh kementerian sensor. Rakyat butuh kementerian yang berani matikan keran judol dan porno sampai ke akar-akarnya.

Sementara itu versi Komdigi berbeda. Menteri Komdigi Meutya Hafid membantah keras Rabu (21/10/2026) kemarin. “Tidak ada penurunan konten maupun permintaan penurunan konten dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla,” tegas Meutya Hafid.

Direktur Pengendalian Ruang Digital Komdigi Safriansyah juga bilang, kami menegaskan bahwa Komdigi tidak pernah menginstruksikan atau mengajukan permintaan kepada platform untuk membatasi atau menurunkan konten terkait kebakaran hutan.

Komdigi lempar bola ke platform. Katanya, tiap platform punya algoritma dan pedoman komunitas sendiri, jadi kalau ada penurunan jangkauan harus konfirmasi langsung ke Instagram / TikTok, bukan ke pemerintah. (Red)