Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Dadang Hartanto saat melakukan peninjauan ke Kampung Bahari.

progresifjaya.co.id, JAKARTA — Polda Metro Jaya bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemerintah daerah melakukan pembahasan penataan kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 3 November 2026. Pembahasan ini menjadi tindak lanjut dari penindakan terhadap peredaran narkoba yang tetap memperhatikan kondisi lingkungan, tempat tinggal, dan mata pencaharian masyarakat.

Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol Dadang Hartanto saat melakukan pembahasan mengatakan, penanganan Kampung Bahari tak boleh berhenti hanya pada penegakan hukum. Perbaikan lingkungan dan penyelesaian persoalan sosial juga harus dilakukan agar kawasan tersebut tak lagi dimanfaatkan untuk aktivitas peredaran narkoba.

“Penataan ini bukan untuk membuat warga negara kita yang selama ini mendapat penghasilan kemudian tidak ada penghasilan dan bingung. Negara hadir untuk memfasilitasi itu,” kata Kapolda Dadang di lokasi peninjauan.

Kapolda Dadang juga meminta agar warga yang tinggal di kawasan tersebut didata ulang, termasuk kondisi hunian dan sumber penghasilannya. Perhatian khusus juga diberikan kepada masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari pemilahan dan pengelolaan sampah supaya proses penataan tidak menghilangkan sumber penghasilan mereka tanpa solusi.

Dalam pembahasan bersama sejumlah pemangku kepentingan, pembersihan direncanakan berlangsung secara bertahap dengan memprioritaskan area yang sudah tidak dihuni. Sementara itu, bangunan yang masih ditempati warga akan didata terlebih dahulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

Executive Vice President (EVP) Daop 1 Jakarta PT KAI, Januri juga mengatakan, pihaknya sudah merencanakan pengerahan alat berat dan kendaraan pengangkut sampah mulai Rabu, 4 November 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan perjalanan kereta api dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan.

Menurut Januri, perbaikan lingkungan juga membutuhkan penyelesaian jangka panjang. Karena itu, PT KAI bersama pemerintah akan membahas kemungkinan penyediaan alternatif hunian bagi masyarakat terdampak dengan mengedepankan pendekatan humanis dan dialog bersama warga.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, pemerintah memiliki program bantuan perumahan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Di kawasan Kampung Bahari, tercatat ada 46 penerima bantuan yang tersebar di beberapa RW. Pendataan kembali akan dilakukan untuk melihat kemungkinan penambahan penerima sesuai dengan ketersediaan alokasi program.

Selain perbaikan fisik, Kapolda Dadang juga menekankan pentingnya pengawasan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat untuk mencegah kembali munculnya aktivitas peredaran narkoba. Upaya tersebut membutuhkan keterlibatan kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat secara berkelanjutan.

Kapolda Dadang juga menyoroti perlunya solusi ekonomi bagi warga, termasuk pendampingan pengelolaan sampah dan kemungkinan dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Langkah ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mempertahankan mata pencaharian sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal mereka.

Melalui kerja sama lintas instansi, penanganan Kampung Bahari diharapkan tidak hanya bisa mencegah peredaran narkoba, namun juga bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, sehat, dan layak bagi masyarakat. Aamiin. (Bembo)