PROGRESIF JAYA

suara kita bersatu

BERITA UTAMA POLITIK

Delapan Fraksi Dikabarkan Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Pemakzulan Gibran, DPR Belum Konfirmasi Resmi

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Kabar mengenai pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh delapan fraksi di DPR RI terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beredar di Senayan, Rabu (11/11/2026). Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPR maupun daftar resmi delapan fraksi yang dimaksud.

Wacana HMP sendiri merupakan bagian dari mekanisme konstitusional. Berdasarkan Pasal 7A dan 7B UUD 1945, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dimulai dari pendapat DPR, kemudian diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan selanjutnya diputuskan oleh MPR .

Pemicu menguatnya wacana ini adalah Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang mengabulkan kasasi atas sengketa Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran dan menyatakan suket tersebut tidak sah .

Sebelumnya, sejumlah fraksi disebut mulai membuka peluang penggunaan HMP. Ketua Kelompok Fraksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin disebut mengonfirmasi partainya turut membuka peluang penggunaan HMP . Sementara Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut lebih dari 10 anggota fraksinya sudah menandatangani usulan HMP, dan mayoritas fraksi disebut sedang mempertimbangkannya .

Di sisi lain, dinamika di Senayan masih digambarkan cair. Golkar misalnya, melalui Wakil Ketua DPP Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan DPR bisa mengkaji, tetapi proses pemakzulan sangat bergantung pada kesepakatan pimpinan .

DPR sendiri hingga Minggu pagi sebelum paripurna dilaporkan belum menerima satu pun usul resmi hak angket atau pemakzulan . Rapat paripurna pembukaan masa sidang kedua pada 10 November 2026 juga tidak membahas pemakzulan Gibran, meski desakan itu menggema selama reses .

Hingga kini, publik masih menunggu konfirmasi resmi: fraksi mana saja yang tergabung dalam delapan fraksi tersebut, apakah dokumen usulan sudah masuk ke Sekretariat Jenderal DPR, dan kapan paripurna akan membahasnya.

Editor: Hendy

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *