
Konferensi pers Polda Metro Jaya tentang tujuh kasus TPPO yang berhasil dibongkar.
progresifjaya.co.id, JAKARTA – Sebanyak tujuh perkara kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berhasil dibongkar oleh Polda Metro Jaya. Sebanyak 19 orang tersangka terciduk dalam pembongkaran kasus ini.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Bhudi Hermanto dalam penjelasannya mengatakan, sepanjang tahun 2026 ada 14 laporan polisi terkait kasus TPPO yang sudah ditangani.
“14 laporan polisi terdiri dari 7 perkara sebelumnya dan 7 hasil perkara pengungkapan dalam program Quick Wins Kapolri, program ke-8 tentang KUHP, KUHAP, dan scientific investigation,” jelas Kombes Pol Bhudi saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Rabu, 11 November 2026.
Dari tujuh kasus yang berhasil dibongkar, sebanyak dua perkara ditangani oleh Direktorat PPA dan PPO Polda Metro Jaya. Sementara sisanya ditangani Polres jajaran.
“Dari tujuh yang berhasil dibongkar tersebut, dua perkara ditangani oleh Ditres PPA-PPO Polda Metro Jaya dan lima perkara lagi ditangani oleh Polres jajaran dengan total 19 tersangka,” ujarnya.
Perkara yang dimaksudkan Kombes Pol Bhudi ini adalah rekrutmen pengiriman Warga Negara Indonesia (WNI) ke berbagai negara lain. Ada yang dipekerjakan sebagai pekerja seksual, maupun pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian.
“Perkara yang dibongkar meliputi dugaan rekrutmen ataupun perekrutan dan pengiriman Warga Negara Indonesia ke Rusia, Malaysia, eksploitasi seksual terhadap anak, penempatan pekerja migran ke Slovakia yang tidak sesuai perjanjian, eksploitasi anak buah kapal melalui penjeratan utang, serta pengiriman anak untuk perkawinan pesanan,” papar Kombes Pol Bhudi.
Dia mengatakan dari tujuh perkara tersebut, sebanyak dua perkara sudah dinyatakan lengkap berkasnya atau P21. Sementara satu perkara masuk tahap pertama, dan empat lainnya masih dalam proses pemberkasan.
“Kita melihat bahwa kerja menuntaskan tentang TPPO bukan hanya tugas kepolisian semata. Ini adalah sinergi LPSK, BP2MI, termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ini harus hadir bersama-sama dalam penuntasan,” jelasnya.
“Secara fakta, proses ini memberikan dampak secara psikologis bagi korban dan keluarga. Ini juga menjadikan perhatian, menjadi prioritas bagi stakeholder yang ada untuk memulihkan psikologis baik itu korban maupun keluarga dari dugaan tindak pidana TPPO ini,” sambungnya. (Bembo)



