PROGRESIF JAYA

suara kita bersatu

HUKUM & KRIMINAL

Polri Sudah Pecat Ahrie Sonta, Listyo Sigit dan Lainnya Segera Menyusul

Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution resmi dipecat dengan tidak hormat (PTDH) dari keanggotaan Polri. Keputusan pemecatan ini diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Selasa, 10 November 2026 lalu.

Sidang etik ini digelar terkait dugaan pelanggaran dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh.

Dalam putusannya, majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Pelanggaran ini mencakup Pasal 5 ayat (1) huruf c dan e, Pasal 8 huruf c, serta Pasal 11 huruf a dan b mengenai etika kelembagaan.

Atas pelanggaran yang dilakukannya, Ahrie dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela. Dia juga dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Menyikapi putusan PTDH ini, Ahrie sudah menyatakan banding. Tinggal menunggu apakah proses banding itu mendapat persetujuan atau tidak dari Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, nanti akan ada proses yang dilalui untuk memutuskan banding yang diajukan oleh Ahrie Sonta.

“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh komisi di tingkat banding,” ujar Irjen Pol Isir.

“Yang jelas sudah diputuskan sanksi perilaku melanggar sebagai perbuatan tercela, sanksi administratif pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” tambahnya.

Dijelaskannya juga, sejumlah saksi yang sebelumnya sudah diperiksa Bareskrim juga turut dihadirkan dalam persidangan.

Sejumlah saksi yang dihadirkan dalam sidang Ahrie adalah bagian dari saksi yang sudah diperiksa Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Beberapa saksi dalam perkara ini juga sudah mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.

Sidang KKEP terhadap Ahrie sendiri dipimpin oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Rudi Darmoko sebagai ketua tim. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat Irjen Pol Roma Hutajulu.

Dalam perkara ini, Polri sebelumnya juga sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso (EH), serta Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, Bareskrim kembali menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka.

Irjen Pol Johnny Eddizon Isir juga memastikan para tersangka lain juga akan menjalani proses sidang kode etik profesi Polri.

“Proses penyidikan terkait dengan dugaan illegal tapping, ilegal akses, dan penghapusan atau perusakan data elektronik, itu pun sedang berjalan,” ujarnya

Polri memastikan sidang etik terhadap terduga pelanggar lainnya akan kembali digelar dalam waktu dekat, dengan target pelaksanaan pada pekan depan.

“Yang berikutnya, terduga pelanggar yang lain juga pada jadwalnya akan dilakukan Sidang Kode Etik Profesi Polri oleh Komisi Kode Etik Polri, minggu depan atau setidak-tidaknya secepatnya,” tegas Irjen Pol Isir.

Dia juga memastikan tak ada perlakuan khusus bagi para terduga pelanggar, termasuk terhadap jenderal aktif dengan pangkat bintang empat seperti Listyo Sigit selaku eks Kapolri.

“Polri punya sistem dan prosedur yang ada, tadi siapapun dia terduga pelaku pelanggar, tidak ada perbedaan istimewa. Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Kapolri dan kami informasikan lebih lanjut,” jelasnya

“Tapi secara prinsip, tidak ada perlakuan istimewa. Tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” sambungnya lagi.

Kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum ini disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026.

Aktivitas ini diduga dilakukan tanpa dasar penegakan hukum yang sah. Para tersangka juga disinyalir berupaya menghapus rekaman log digital pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.

Dalam perkara pidana ini, para tersangka dijerat Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 ayat (1) dan (2) KUHP serta atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Bembo

LEAVE A RESPONSE

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *