progresifjaya.co.id, JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta H. Rano Karno meluncurkan Jakarta Film Comision di Jakarta Theater, Jalan MH Thamrin, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/6) malam.

Peresmian Jakarta Film Commission ini sekaligus menjadi momentum Jakarta sebagai studio besar untuk rumah produksi untuk shooting film.

Wali Kota Jakarta Pusat H. Rano Karno menyampaikan dalam Jakarta Film Commission itu adalah penciptaan ekosistem untuk one stop service dalam bidang film.

“Tapi sekarang memang kita baru fokus kepada filming in Jakarta, secara bertahap nantinya pembentukan ekosistem juga akan meliputi berbagai aspek dalam industri film,” ujarnya.

H. Rano mengatakan pentingnya penyebaran informasi kepada masyarakat bahwa Jakarta Film Commission sudah terbentuk.

Agar bisa mendukung tahapan dari program filming in Jakarta, Rano mengaku telah mengumpulkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) mulai OPD teknis hingga kewilayahan, beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Rano menegaskan mereka harus membuka diri dan memperbolehkan bila ada produser yang ingin melakukan proses shooting film di aset dan wilayahnya.

Ia mengatakan pernah mendengar rencana proses shooting film yang akan dilakukan di MRT gagal lantaran tarif yang tinggi. Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang.

“Dari mulai wali kota sampai kepala dinas, dari mulai cuma di gang sampai yang ada di gedung tinggi, perintah saya jelas bahwa Jakarta adalah studio besar,” tegas Rano “Si Doel”.

Tidak sekedar menumbuhkan industri, kata Rano lagi, program filming in Jakarta akan memperkuat brand dan mendukung visi menuju top kota global dunia. Selain itu, pelajaran dari berbagai kota sinema di belahan dunia lainnya, mereka juga berangkat dari penguatan branding kota dan pembangunan ekosistem industri film secara bertahap.

“Melalui program filming in Jakarta ini, Jakarta Film Comision telah menyiapkan sejumlah skema tarif pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta yang tidak akan memberatkan pelaku industri film. Lalu, mereka juga menawarkan berbagai kemudahan proses perizinan dan dukungan agar proses shooting berjalan lancar hingga akhir,” katanya.

Meski merupakan lembaga yang ada di bawah unit usaha BUMD Jakarta Experience Board (JXB), Jakarta Film Comision akan bisa mengakses seluruh proses perizinan yang ada di lingkup Premprov DKI Jakarta untuk mempermudah proses produksi film. Mereka juga bisa menyambungkan komunikasi dengan pihak terkait bila dibutuhkan.

Selain meluncurkan Jakarta Film Comision, Rano juga menjelaskan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung telah menandatangani SK tentang insentif pengembalian pajak tontonan sebesar 50 persen. Sehingga nantinya, dari total besaran pajak tontonan yang akan disetor oleh pengusaha bioskop kepada Pemprov DKI Jakarta, sebagiannya akan dikembalikan pada produser film.

“Ini pernah terjadi dulu pada zaman gubernur sebelumnya tapi sempat terputus karena ada undang-undang yang melarang. Mulai malam ini kita declare kepada produser, tarif pajak tontonan kalian akan kembali kepada kalian 50 persen,” tandasnya.

Penulis/Editor: Fari. K