Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Peralihan pimpinan Polri dari Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo kepada Jenderal Pol Suyudi Ario Seto dinilai tak cukup jika hanya berujung pada rekonstruksi organisasi, penyegaran personel, atau rotasi jabatan.

Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengatakan, publik justru menantikan langkah konkret dari Kapolri baru, terutama soal memastikan penegakan hukum berjalan tegas, transparan, dan tidak tebang pilih.

Salah satu yang menjadi sorotan Amir adalah dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan wewenang yang dikaitkan dengan pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Menunggu ketegasan Jenderal Pol Suyudi Ario Seto atas segala dugaan pelanggaran hukum serta penyalahgunaan wewenang yang selama ini dikaitkan dengan mantan Presiden Jokowi,” kata Amir, dikutip Selasa, 6 Oktober 2026.

Menurut Amir, perubahan kepemimpinan di tubuh Polri semestinya menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi siapa pun, terlepas dari jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.

Dia juga menilai, keberanian Polri untuk menindaklanjuti laporan dan bukti dugaan pelanggaran hukum akan menjadi salah satu tolok ukur publik untuk melihat arah kepemimpinan Jenderal Pol Suyudi sebagai Kapolri baru.

“Rakyat mendukung penuh jika Kapolri memeriksa Jokowi sepanjang ada dasar hukum dan bukti yang cukup. Tidak boleh ada perlakuan istimewa atau tebang pilih dalam penegakan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum,” kata Amir.

Dari perspektif intelijen dan geopolitik, Amir melihat pergantian Kapolri bukan hanya sekadar urusan administratif di lingkungan Polri. Dia beranggapan, perubahan tersebut juga berkaitan dengan dinamika konsolidasi kekuasaan sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Saat masyarakat mempertanyakan penanganan suatu perkara, menurut Amir, negara perlu memberikan jawaban melalui mekanisme hukum yang terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu, dia meminta Kapolri Jenderal Pol Suyudi memastikan setiap laporan dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan pejabat maupun mantan pejabat negara tersebut diproses berdasarkan fakta dan bukti, bukan pertimbangan politik.

“Penegakan hukum yang tidak konsisten bisa memunculkan persepsi bahwa hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Ini yang harus dihindari oleh kepemimpinan Polri yang baru,” ujar Amir. (Bembo)