Ilustrasi inisial TK yang disebut Kapolri, Jenderal Pol Suyudi Ari Seto masuk dalam pengawasan penyidikan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Kapolri, Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyebutkan sosok baru inisial TK dalam proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sosok TK disebut dalam pemaparan Kapolri Suyudi saat rapat kerja khusus bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026. Namun dia belum mau mengungkap identitas TK maupun siapa pihak yang menjadi sasaran pengawasan penyidikan.

Dalam perkara ini, kata Kapolri Suyudi, nama Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution diduga sebagai pelaku yang berperan dalam memerintahkan kegiatan pengawasan atau surveillance.

Ahrie diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, namun juga melaporkan hasilnya kepada mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

Ahrie diketahui pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring (Plt Kabagmon) Polri pada 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

“AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik. Kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” terang Kapolri Suyudi.

Di hadapan anggota Komisi III DPR, Kapolri Suyudi juga membeberkan dugaan penggunaan jalur internal atau jalur atensi untuk menjalankan penyadapan tanpa prosedur resmi.

Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp. Selanjutnya, nomor telepon yang menjadi sasaran dimasukkan ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi keterkaitannya dengan perkara pidana.

“Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ujarnya.

Tak hanya itu. Ahrie juga diduga berupaya menghilangkan jejak aktivitas penyadapan. Dia disebut memerintahkan penghapusan rekaman suara dan catatan aktivitas penyadapan, termasuk membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah.

“Selanjutnya, pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” kata Kapolri Suyudi.

Dugaan aktivitas ini kemudian memunculkan kecurigaan pelapor hingga perkara dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026. Identitas pelapor dirahasiakan dan laporan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Dalam perkembangan penyidikan, Ahrie ditetapkan sebagai tersangka pada 1 November 2026 dan ditahan sehari kemudian.

Selain Ahrie, tiga perwira tinggi lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Sejauh ini, Bareskrim Polri sudah
memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga sudah menyita sejumlah perangkat elektronik serta dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyadapan tersebut. (Bembo)