progresifjaya.co.id,  JAKARTA – Purbaya Yudhi Sadewa mendadak dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Purbaya diduga tidak mengetahui pencopotan dirinya, karena saat itu dia masih rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (14/9) siang.

Sementara Presiden pada waktu yang sama melantik Suahasil Nazara menjadi Menkeu di Istana Negara. Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menkeu dan kini menggantikan pejabat sebelumnya Purbaya Yudhi Sadewa.

Oleh karena itu Purbaya secara terburu-buru langsung meninggalkan Rapat Kerja Gabungan Komite IV DPD RI itu sekitar pukul 14.30 WIB. Purbaya melangkah keluar gedung rapat setelah menerima telepon dari Istana Presiden tanpa memberikan keterangan kepada wartawan yang telah menunggu di area pintu keluar.

Kepergian Purbaya yang terkesan terburu-buru tersebut disinyalir berkaitan dengan adanya perombakan (reshuffle) kabinet. Belum diperoleh keterangan mengapa Purbaya seolah dicopot mendadak. Padahal Purbaya sebagai Bendahara Negara sendiri tercatat baru berjalan selama satu tahun.

Sementara itu, di Istana Negara, Suahasil resmi dilantik menjadi Menteri Keuangan yang baru oleh Presiden Prabowo. Suahasil merupakan orang lama di Kemenkeu, sejak mendampingi Sri Mulyani.

Pengangkatan Suahasil sebagai Menteri Keuangan diresmikan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2024-2029.

Pencopotan mendadak Purbaya dari Menkeu menjadi pertanyaan publik. Padahal dalam rekam kerjanya memimpin Kementerian Keuangan selama setahun Purbaya membawa sejumlah pendekatan baru dalam mengelola kebijakan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian pada awal masa jabatannya adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di lima bank umum mitra pada September 2025. Dana tersebut ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kebijakan itu bertujuan memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Langkah tersebut juga mencerminkan pendekatan Purbaya yang melihat APBN tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Memasuki 2026, Purbaya kembali menekankan pentingnya peran APBN dalam memberikan dampak langsung terhadap perekonomian. Meski pertumbuhan ekonomi belum menyentuh target 6%, Purbaya menilai Indonesia sudah berhasil keluar dari kondisi yang selama ini dikenal sebagai “kutukan pertumbuhan 5%”.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh 5,39% pada kuartal IV 2025. Pertumbuhan kemudian meningkat menjadi 5,61% pada kuartal I 2026, sebelum kembali melambat menjadi 5,29% pada kuartal II 2026.

Purbaya pada pekan lalu menyatakan perlambatan ekonomi pada kuartal II 2026 tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global. Meski demikian, dia tetap optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat kembali diarahkan menuju level 6%.

Menurut Purbaya, investasi menjadi salah satu kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%. Karena itu, pertumbuhan investasi dinilai perlu didorong hingga sekitar 7%.

Dalam strategi tersebut, pemerintah akan bertindak sebagai katalisator untuk menciptakan kondisi yang mendukung investasi. Sementara itu, sektor swasta diharapkan menjadi penggerak utama investasi. Pemerintah juga akan melibatkan Danantara untuk mempercepat realisasi investasi.

Melalui strategi tersebut, APBN tidak hanya digunakan untuk menjaga kesehatan fiskal, tetapi juga diarahkan agar mampu menghasilkan efek pengganda bagi perekonomian melalui belanja pemerintah, penguatan likuiditas, dan peningkatan investasi.

Purbaya memastikan agenda reformasi dalam pengelolaan APBN tetap dilanjutkan. Dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian Keuangan 2027, terdapat sejumlah agenda utama yang menjadi perhatian. Beberapa di antaranya adalah reformasi sistem perpajakan dan kepabeanan, percepatan belanja produktif, serta pengendalian defisit dan utang pemerintah.

Berbagai langkah tersebut diarahkan untuk menjaga APBN tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Pada sisi lain, APBN diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Penulis/Editor: Isa Gautama