Polri.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Satu situasi kusut yang menegangkan dan senyap dikabarkan terjadi di lingkungan internal Mabes Polri. Ada info dugaan praktik penyadapan yang mengincar lingkaran utama Istana Kepresidenan terungkap. Isu sensitif ini memicu pergerakan cepat dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri melalui operasi penindakan rahasia.

Dalam operasi pengamanan tersebut, sejumlah perwira tinggi kepolisian dilaporkan sempat dimintai keterangan intensif. Mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP)—yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan—dikabarkan sempat dibawa oleh tim khusus ke Mabes Polri guna klarifikasi. Namun, seusai menjalani pemeriksaan awal, yang bersangkutan dilaporkan sudah dipulangkan.

Langkah tegas pengusutan ini juga turut berdampak langsung pada jajaran pimpinan divisi Mabes Polri. Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta, kini resmi ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Irjen Ahrie Sonta, yang dikenal memiliki rekam jejak sebagai mantan ajudan Presiden Prabowo Subianto, diduga memainkan peran kunci dalam aktivitas penyadapan tersebut. Dari informasi yang dihimpun, dalam proses pemeriksaan internal, Irjen Pol Ahrie mengklaim bahwa tindakan pengawasan tak berizin tersebut dilakukan atas instruksi langsung dari mantan atasannya, LSP.

“Iya, benar, ada pengamanan internal. Satu jenderal bintang empat inisial L serta beberapa jenderal bintang tiga dan dua dipanggil untuk verifikasi. Untuk yang bintang empat sudah selesai klarifikasi,” ujar sumber internal kepolisian, Selasa, 3 November 2026.

Langkah penindakan senyap ini bergulir hanya berselang satu bulan setelah kepemimpinan Polri diserahterimakan kepada Jenderal Pol Suyudi Ario Seto. Sejak awal menjabat, Kapolri Suyudi juga sudah menegaskan fokus utamanya pada konsolidasi internal serta pembersihan organisasi demi menjaga stabilitas keamanan nasional.

Proses hukum dan verifikasi internal yang tengah berlangsung ini menjadi tolok ukur ketegasan Polri dalam menindak setiap potensi pelanggaran keamanan negara, terlepas dari tingkatan pangkat maupun jabatan para perwira yang terlibat.

Sampai berita ini dikeluarkan, pihak Mabes Polri, Divisi Humas Polri, maupun jajaran pejabat berwenang lainnya belum memberikan keterangan resmi atau tanggapan terkait kabar operasi senyap, pemeriksaan perwira tinggi, maupun isu dugaan penyadapan di lingkungan Istana Kepresidenan ini. Semuanya masih bungkam. (Bembo)