progresifjaya.co.id, JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajad Hari Wibowo membantah anggapan bahwa daya beli Indonesia mengalami pelemahan. Ia menilai kondisi konsumsi lebih tepat dilihat sebagai pergeseran pola belanja ke sejumlah sektor seperti transportasi, pariwisata, hotel dan restoran. Peningkatan aktivitas perjalanan masyarakat serta pertumbuhan transaksi digital melalui QRIS, disebut menjadi indikator bahwa aktivitas konsumsi masih berlangsung.
Pemerintah juga menilai penurunan permintaan pada komoditas tertentu, seperti alas kaki, tidak serta merta mengalami mencerminkan penurunan konsumsi secara keseluruhan.
Meski demikian, pertumbuhan konsumsi secara agregat perlu dibedakan dari daya beli setiap kelompok masyarakat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2026 tumbuh 5,06 persen secara tahunan, melambat dibandingkan 5,52 persen pada kuartal I 2026.
Kondisi ini menunjukkan konsumsi rumah tangga masih tumbuh meskipun dengan laju yang lebih rendah. Untuk menilai daya beli secara menyeluruh, perkembangan konsumsi perlu dilihat bersama pendapatan riil, perubahan harga kebutuhan pokok, serta perbedaan pola belanja dan kondisi ekonomi antar kelompok masyarakat.
Tetapi kondisi di lapangan sangat berbeda dengan penilaian dari pemerintah berdasarkan data BPS. Bahkan pendataan desil BPS sangat tidak akurat yang menimbulkan keresahan masyarakat. Bagaimana tidak, contoh satu dari sekian banyak keruwetan data desil BPS yang mana seorang tukang becak dimasukan data sebagai orang mampu masuk kelompok desil 9 semula desil 2.
Kemudian kenaikan harga pangan terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir mulai menekan daya beli masyarakat. Di tengah kebutuhan pokok yang semakin mahal, rakyat terpaksa mengurangi jumlah pembelian kebutuhan pangan, sementara pedagang kecil menghadapi dilema karena harus menyesuaikan harga jual agar tidak merugi.
Pemerintah menyebutkan telah mencapai swasembada beras tapi harga di pasar malah melambung antara Rp 15 ribu – Rp 16 ribu per liter. Harga sayuran, cabai, labu siam, dan lainnya melambung tinggi. Belum lagi harga ayam, telur dan minyak goreng yang semakin mencekik. Minyak goreng hampir menembus Rp 20 ribu per liter padahal Indonesia sebagai penghasil CPO (Crude Palm Oil) atau minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia.
Emak-emak pun bingung, hanya belanja sayuran minus daging dan lainnya perlu mengeluarkan Rp 60-70 ribu. Mereka teriak. Pemerintah mengeklaim daya beli masyarakat masih bagus. Pertanyaannya, masyarakat yang mana? Pejabat kalau ngomong memang benar karena seluruh biaya pengeluaran ditanggung negara dari hasil pajak rakyat. Namun, malah rakyat yang harus menanggung beban hidup semakin berat yang sudah mencekik lehernya.
Rakyat berharap pemerintah segera bertindak dalam mengontrol harga bahan pangan. Rakyat butuh harga pangan murah supaya perut bisa kenyang. Mereka tidak memikirkan hal lain kecuali harga pangan murah. Operasi Pasar hanya mengatasi sementara daya beli, tapi setelah itu rakyat kembali pusing menghadapi harga pangan sehari-hari yang terus meroket.
Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, hasil laut yang luas, serta berbagai komoditas dan “harta karun” tambang (seperti nikel, emas, dan energi) yang besar. “Gemah ripah loh jinawi” adalah ungkapan klasik dalam bahasa Jawa yang menggambarkan kondisi suatu wilayah yang sangat makmur, subur, dan kaya raya: Tetapi dibalik kondisi wilayah yang sangat makmur, subur dan kaya raya, rakyatnya masih berkutat dengan impian hidup sejahtera. Sebab, sumber daya alam habis dikeruk buat pribadi dan kelompoknya, bukan untuk kesejahteraan rakyat yang adil dan sosial. Seperti tikus mati di lumbung padi.
Editor: Hendy
