progresifjaya.co.id, JAKARTA – Warga di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan telah terjebak dan menghirup kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Namun, kejadian karhutla tahun ini sudah tercatat sejak Januari, termasuk di Kalimantan Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan. Jadi rentang keseluruhannya sudah 9 bulan lebih, berupa rangkaian kebakaran di berbagai lokasi. Dan belum ada tanda-tanda mereda.
Ratusan ribu warga terserang penyakit akibat udara yang tercemar. Kementerian Kesehatan mencatat ratusan ribu orang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), asma, hingga bronkopneumonia.
Di sisi lain, Leonardo Dicaprio dalam unggahan terbaru di Instagram, menyoroti karhutla Indonesia. Dalam takarir ia sebut “lebih dari lima juta orang telah terdampak asap karhutla”. Sejauh ini, belum ada laporan resmi jumlah warga yang meninggal akibat asap karhutla. Namun, indeks kualitas udara sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimantan dilaporkan pada fase “membahayakan” yang berdampak pada kesehatan warga secara serius.
Beberapa hari terakhir, indeks kualitas udara di sejumlah titik terdampak karhutla di Sumatera dan Kalimantan masuk level tertinggi “sangat berbahaya bagi kesehatan”. Kondisi mata pedih seperti disiram pasir, hidung dan tenggorokan terus berlendir atau kering gatal, kondisi yang hampir dialami seluruh warga terdampak.
Bagi kelompok rentan seperti yang punya penyakit bawaan, situasi ini sangat berbahaya. Kasus-kasus warga kehilangan nyawa diduga akibat asap terus bermunculan. Sebuah riset menunjukkan, paparan partikel berbahaya dari asap yang intens berkaitan dengan sekitar 33.100 kematian prematur orang dewasa dan 2.900 bayi.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia tak membuat pemerintah automatis menetapkan status bencana nasional. Pemerintah mengeklaim, penanganan kebakaran masih dapat dilakukan dengan mengandalkan kemampuan dan sumber daya dalam negeri.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyatakan pemerintah masih mampu menangani kebakaran yang terjadi. “Masih mampu kita menangani karhutla,” kata Dudung kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (13/10/2026).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyebut luas lahan yang masih ditangani petugas mencapai 639,23 hektare di enam provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Kalimantan Tengah menjadi perhatian utama setelah karhutla ditemukan di Taman Nasional Tanjung Puting, tepatnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Seruyan.
Luasan karhutla tersebut melonjak setelah sehari sebelumnya BNPB merilis data karhutla 568,63 hektare di enam provinsi. Sumatera Selatan mencatat luasan terbesar, yakni 278,8 hektare, disusul Jambi 125 hektare dan Kalimantan Tengah 64,8 hektare. Berikutnya, Kalimantan Selatan mencatat 46,3 hektare, Kalimantan Barat 35,1 hektare, dan Riau 18,6 hektare. Dampak karhutla tidak hanya terlihat dari luas lahan yang terbakar, tetapi juga dari penyebaran asap yang mengganggu kualitas udara dan aktivitas warga.
Pemantauan WorldPop memperkirakan sekitar 14,5 juta penduduk sekitar wilayah karhutla terpapar asap selama Juli–Agustus. Pada 27 Agustus, data Indeks Standar Pencemar Udara untuk PM2,5 dari BMKG menunjukkan sekitar 5,28 juta penduduk Kalimantan menghadapi kualitas udara dalam kategori tidak sehat hingga berbahaya.
Sementara itu, CELIOS menyoroti kenaikan karhutla dan besarnya beban kesehatan yang ditimbulkan, termasuk perkiraan biaya kesehatan terkait gangguan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada 2026 yang mencapai Rp93,56 triliun. Angka tersebut terdiri atas biaya langsung Rp69,48 triliun dan biaya tidak langsung Rp24,08 triliun, dengan Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Riau. sebagai tiga provinsi dengan dampak biaya kesehatan terbesar.
CELIOS menilai kepadatan penduduk dapat memperbesar beban kesehatan di suatu wilayah meskipun luas kebakarannya tidak termasuk yang tertinggi. “Angka ini belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun. Artinya, potensi kerugian riil bisa jauh lebih besar,” kata Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, dalam pernyataan tertulis.
Atas kondisi tersebut, CELIOS mendesak pemerintah segera menetapkan karhutla 2026 sebagai bencana nasional agar penanganan dapat diperkuat dan kapasitas pemerintah daerah yang terbatas tidak menjadi penghambat. “Jangan ulangi kesalahan bencana banjir Sumatera dan gempa bumi Flores, di mana kapasitas pemerintah daerah jelas sangat terbatas di tengah sentralisasi fiskal,” demikian pernyataan CELIOS.
Perdebatan mengenai penetapan status itu juga berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 261/PUU-XXIV/2026, yang menyatakan penentuan status dan tingkat bencana harus mempertimbangkan indikator korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, luas wilayah terdampak, dan dampak sosial ekonomi, dengan sekurang-kurangnya tiga indikator terpenuhi dan jumlah korban sebagai indikator utama untuk penetapan bencana nasional.
Editor: Hendy
