progresifjaya.co.id, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat pasca-pengunduran diri Nanik Sudaryati Deyang dari jabatannya sebagai kepala Badan Gizi Nasional. Kepala Negara secara resmi menunjuk Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono untuk memimpin BGN guna melobi dan melanjutkan reformasi total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepastian pengangkatan ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026). “Bapak Presiden memutuskan pengganti selaku Kepala BGN adalah Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian,” ujar Prasetyo Hadi.

Pelantikan Sudaryono juga digelar pada hari yang sama guna menghindari kepemimpinan yang vakum di BGN, seraya memastikan bahwa Sudaryono tidak akan merangkap jabatan sebagai Wamentan.

Sudaryono—yang akrab disapa “Mas Dar”—memiliki latar belakang unik sebagai anak petani asal Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Grobogan, Jawa Tengah. Sebagai anak tunggal dari keluarga buruh tani, ia tumbuh dalam kedisiplinan dan perjuangan keras, mulai dari memikul jerami hingga menyusuri desa demi mengambil air bersih.

Berkat prestasinya, Sudaryono meraih beasiswa di SMA Taruna Nusantara, melanjutkan studi ke National Defense Academy (NDA) di Jepang, menamatkan Magister Bisnis Administrasi di Swiss German University, hingga meraih gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Latar belakangnya yang kuat di sektor politik dan pangan membuatnya menjadi salah satu figur paling dipercaya di lingkar dalam Presiden Prabowo Subianto. Diketahui, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra (2020–2025) dan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (sejak 2023).

Sebelum ditunjuk memimpin BGN, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian (2024), Ketua Umum HKTI (2025–2030), Ketua Dewan Pengawas Perum Bulog (2025), Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (2025), serta Ketua Umum Tani Merdeka dan APPSI. Ia juga tercatat sebagai Direktur Eksekutif Koperasi Garudayaksa Nusantara, CEO Garuda TV, dan Corporate Secretary di Nusantara Energy. Atas dedikasinya di berbagai sektor publik dan pemerintahan, Sudaryono juga telah dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputera Pratama.

Lonjakan Harta Kekayaan: Naik Rp22,5 Miliar dalam Setahun

Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN turut menyoroti rekam jejak laporan harta kekayaannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan penelusuran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), kekayaan bersih Sudaryono mengalami kenaikan drastis hingga puluhan miliar rupiah dalam kurun waktu satu tahun. LHKPN 20 Januari 2025 mencatat total harta kekayaan bersih tercatat sebesar Rp8.861.192.525 (Rp8,8 miliar).

Namun dalam LHKPN 29 Maret 2026, total harta kekayaan bersih melonjak menjadi Rp31.394.894.928 (Rp31,39 miliar). Tercatat ada kenaikan harta bersih sebesar kurang lebih Rp22,5 miliar dalam kurun waktu 14 bulan. Sementara itu, posisi utangnya tercatat stabil di angka Rp60 miliar.

Faktor pemicu kenaikan harta Sudaryono adalah kenaikan nilai tanah dan bangunan. Kepemilikan aset properti Sudaryono diketahui bertambah dari 16 bidang menjadi 21 bidang tanah dan bangunan (termasuk aset bernilai belasan miliar rupiah di Kota Semarang, Klaten, Bogor, Depok, Jepara, hingga Sukoharjo).

Selain itu kepemilikan kas dan setara kas juga bertambah signifikan sebesar Rp4,94 miliar, dari Rp8,4 miliar menjadi Rp13,35 miliar. Koleksi kendaraan Sudaryono tercatat juga bertambah dari 3 unit menjadi 5 unit kendaraan (terdiri dari 4 unit mobil dan 1 unit sepeda motor).

Sebagai Kepala BGN yang baru, Sudaryono memikul beban berat untuk merestrukturisasi lembaga ini dari rentetan skandal korupsi yang menjerat para pejabat pendahulunya.

BGN kini tengah diawasi ketat oleh Kejagung dan KPK terkait skandal pengadaan motor listrik senilai Rp1 triliun, dugaan pengadaan CCTV fiktif Rp300 miliar, hingga polemik jatah titik SPPG.

Sudaryono juga punya tugas mengurai beban utang belanja modal dan operasional BGN tahun 2025 yang mencapai Rp1,6 triliun. Dia juga harus memimpin penyelarasan anggaran MBG yang semula Rp268 triliun agar tepat sasaran, efisien, dan transparan dari potensi praktik pemburu rente.

Dengan latar belakangnya di sektor pertanian, logistik pangan, dan jaringan politik yang dekat dengan Presiden, publik kini menantikan tindakan tegas Sudaryono dalam membersihkan “borok” internal BGN demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program gizi nasional. (Red)