Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

progresifjaya.co.id, JAKARTA – Kualitas sumber daya manusia dan daya saing buruh Indonesia harus ditingkatkan untuk menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta dinamika ekonomi global.

Demikian pesan Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri sekaligus menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) dengan tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global”, di Jakarta, Jumat, 28 Agustus 2026.

Dalam pernyataannya, Kapolri juga mengapresiasi pelaksanaan Rakernas KSBSI dan berharap seluruh hasil pembahasan bisa menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan kemajuan, perlindungan, serta kesejahteraan buruh Indonesia ke depan.

Disampaikannya juga, dunia ketenagakerjaan saat ini tengah menghadapi perubahan besar seiring perkembangan revolusi industri dan transformasi teknologi, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), robotik hingga internet of things (IoT).

Perkembangan tersebut, kata Kapolri, menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Di satu sisi, teknologi berpotensi mengurangi sejumlah jenis pekerjaan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga membuka peluang terciptanya berbagai lapangan kerja baru.

“Bagaimana kita semua siap untuk menghadapi hal tersebut. Sehingga walaupun ada perkembangan teknologi, buruh tetap menjadi jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan,” kata Kapolri.

Kapolri menilai, buruh punya peran penting sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hal tersebut turut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada pada angka positif di tengah tantangan ekonomi global.

“Jujur saja, hal tersebut tak bisa lepas dari peran rekan-rekan buruh sekalian sebagai tenaga-tenaga dan tulang punggung perekonomian nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolri juga menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai regulasi dan program yang bertujuan meningkatkan perlindungan, kompetensi, serta kesejahteraan pekerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Kapolri berharap, proses tersebut bisa menjadi ruang bersama antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan kalangan buruh untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan. Termasuk isu-isu krusial yang selama ini diperjuangkan oleh pekerja.

Selanjutnya, dia juga mengapresiasi terbangunnya komunikasi antara serikat buruh dan kalangan pengusaha untuk menyusun langkah bersama menghadapi tantangan ekonomi ke depan.

“Kita lihat pengusaha dan teman-teman buruh bisa duduk bersama untuk menyusun suatu rencana ke depan. Untuk bisa maju bersama-sama. Ini tentunya adalah nuansa yang kita harapkan menjadi nuansa yang membawa harapan bagi kita semua,” ungkapnya.

Menurut Kapolri, pengembangan industri dan program hilirisasi nasional juga harus menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena itu, peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta transfer pengetahuan menjadi hal penting agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi berbagai sektor strategis.

Kapolri berharap, buruh Indonesia ke depan tidak hanya berada pada sektor pekerjaan dengan tingkat keterampilan dasar dan menengah. Namun juga mampu untuk menempati posisi-posisi strategis hingga tingkat manajerial.

“Transfer knowledge menjadi penting. Kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting. Sehingga kita siap untuk kemudian menghadapi perkembangan hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Kapolri Listyo Sigit juga menegaskan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja melalui Desk Ketenagakerjaan Polri.

Keberadaan Desk Ketenagakerjaan, sambungnya, adalah bagian dari upaya Polri untuk membantu menangani persoalan-persoalan industrial. Termasuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai bentuk kejahatan maupun persoalan yang dapat berdampak terhadap kehidupan dan hak-hak buruh.

“Ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial,” jelasnya.

Kapolri berharap, Desk Ketenagakerjaan Polri bisa terus diperkuat dan menjadi mitra strategis bagi serikat pekerja dan buruh dalam memperjuangkan serta melindungi kepentingan pekerja.

Menutup sambutannya, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada elemen buruh yang sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, namun memilih mengurungkan rencana tersebut.

Dia juga menekankan bahwa kekuatan besar yang dimiliki kelompok buruh harus tetap diwujudkan melalui penyampaian aspirasi yang tertib dan bertanggung jawab.

“Tunjukkan bahwa walaupun rekan-rekan memiliki kekuatan besar, rekan-rekan mampu dan tertib,” tegas Kapolri.

Pada kesempatan ini,Kapolri secara resmi juga menutup Rapat Kerja Nasional Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Dia berharap, hal ini menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi serta mempersiapkan buruh Indonesia menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja di masa mendatang. (Bembo)